Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo meminta Kementerian/Lembaga merumuskan langkah-langkah penyelesaian atas kasus penyelundupan yang selalu terjadi.
Sampai saat ini, Presiden mengatakan pemerintah masih kecolongan terhadap praktek penyelundupan, mulai dari produk pertanian, barang industri, perikanan, elektronika sampai yang berkaitan dengan narkoba.
"Hal ini merupakan masalah yang sangat besar yang harus segera kita atasi," katanya dalam pembukaan rapat terbatas, di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (16/3/2016).
Pasalnya, dia mengatakan maraknya praktek penyelundupan dapat mengganggu pasar dalam negeri, melemahkan daya saing, terutama daya saing terhadap produk sejenis yang diproduksi di dalam negeri. "Lebih parah lagi ini bisa mematikan industri nasional kita," ujarnya.
Dia menyatakan kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang baru dilantik, Laksamana Muda TNI Arie Sadewo memiliki peran yang strategis dalam memerangi praktek penyelundupan.
Presiden memerintahkan peningkatan pengawasan terpadu, terutama di wilayah-wilayah kecil kepada Bakamla. "Tingkatkan kapal-kapal patroli, kerja sama operasi bersama-sama dan juga kalau perlu dengan negara tetangga kita," katanya dalam pembukaan ratas di Kompleks Istana Kepresidenan.
Selain itu, dia juga memerintahkan Polri dan TNI untuk meningkatkan kewaspadaan dalam menjaga wilayah perbatasan. Dengan begitu, dia mengatakan praktek penyelundupan melalui pelabuhan kecil dan jalur tikus di perbatasan dapat dicegah.
Adapun, dia meminta tindakan yang tegas kepada aparat keamanan yang diketahui malah ikut menyuburkan praktek penyelundupan. "Yang menjadi backing tidak ada ampun. Saya ingin tidak ada kongkalikong lagi dalam pemalsuan dokumen, penyalahgunaan fasilitas juga kuota impor," katanya.
Dia meminta dilakukannya reformasi total yang menyeluruh terkiat tata kelola perizinan impor, agar semua terintegrasi dalam sistem IT yang baik.
