Bisnis.com, JAKARTA – Pelaku industri alat kesehatan meminta agar pemerintah dapat menurunkan bea masuk bagi bahan baku, bahan penolong dan komponen hingga 0% agar dapat mendukung perkembangan industri alat kesehatan nasional.
Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Hubungan Luar Negeri Gabungan Perusahaan Alat Kesehatan dan Laboratorium (Gakeslab) Budi Prasetio mengatakan, bahwa saat ini impor bahan baku dan komponen alat kesehatan masih dikenai bea masuk (BM) berkisar 5%.
Sementara itu, produk jadi yang masuk ke Indonesia justru mendapatkan fasilitas BM 0% akibat kerja sama perdagangan antar negara seperti Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA).
“Dengan keadaan seperti ini, bagaimana kita bisa bersaing dengan produk impor. Ini masih jadi kendala yang belum terselesaikan. Kami juga sudah mengusulkan ini kepada pemerintah. Kalau komponen pesawat terbang saja bisa 0%, masa untuk alkes tidak bisa,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (10/3/2016).
Dia memberi contoh, untuk alat kesehatan sekali pakai yang sudah banyak diproduksi di dalam negeri umumnya membutuhkan bahan baku dari plastik dan PVC yang dapat memenuhi standar farmasi.
“PVC yang pharma grade itu belum ada industrinya di Indonesia. Masalahnya sih di economical scale. Masih belum bisa memenuhi kuantitas minimum produksinya. Bayangkan, untuk produksi sehari, itu bisa mencukupi kebutuhan tiga bulan untuk dalam negeri,” katanya.
Dia menjelaskan, bahwa bahan baku untuk membuat set infus, alat suntik dan selang-selang kedokteran tersebut harus diimpor dari Jerman, Swiss dan Jepang.
“Nah, ini yang masih kena pajak 5%. Ini katanya akan dibahas pemerintah. Kami juga sedang usaha melalui Kadin, tapi belum selesai.”
Menurutnya, banyak jenis-jenis alat kesehatan yang tidak memerlukan teknologi tinggi, tapi masih belum dikembangkan di Indonesia karena masih lebih efisien jika melakukan distribusi produk impor ketimbang produksi di dalam negeri.
“Seperti timbangan kesehatan itu masih kita impor dari Jerman, Amerika Serikat, Jepang dan China. Teknologinya sederhana. Tapi teknologinya kita belum bisa buat sendiri. Kalau impor kena 5%, sementara kalau barang utuh malah tidak kena pajak. Makanya masih lebih banyak barang impor,” tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
_1684235555.jpg?w=184&h=104)
