Bisnis.com, JAKARTA—Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk berkoordinasi dengan Satuan Kerja Non vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan yang sudah dibentuk di setiap provinsi di Indonesia.
Adanya SNVT Penyediaan Perumahan merupakan salah satu upaya pemerintah guna mempermudah koordinasi dan pengawasan program perumahan untuk masyarakat.
“Adanya SNVT penyediaan perumahan merupakan salah satu perpanjangan Kementerian PUPR dalam rangka mempermudah koordinasi dan pengawasan pelaksanaan program perumahan di daerah. Kami harap Pemda bisa melakukan koordinasi dengan SNVT yang telah kami bentuk disetiap provinsi di Indonesia,” ujar Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin melalui siaran pers yang diterima Selasa (8/3/2016).
Pernyataan tersebut disampaikannya saat membuka kegiatan Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Perencanaan Penyediaan Perumahan di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, Senin (7/3/2016) malam.
Syarif menjelaskan, Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan telah membentuk Satker Strategis di Jakarta dan SNVT yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia.
Melalui pembentukan SNVT tersebut diharapkan hasil pekerjaan terkait pembangunan perumahan khususnya Program Sejuta Rumah untuk masyarakat di lapangan bisa lebih baik lagi.
“Salah satu kelemahan dalam pelaksanaan program perumahan dari pemerintah pusat adalah koordinasi dengan Pemda dan pengawasan pembangunan karena jarak yang jauh dan minimnya sumber daya manusia yang ada. Padahal penyediaan perumahan bukan hanya tugas dan tanggung jawab pemerintah pusat saja, tapi juga Pemda,” tandasnya.
Para pegawai SNVT Penyediaan Perumahan, imbuh Syarif, sebagian besar merupakan pegawai Pemda yang diperbantukan untuk membantu kinerja SNVT.
Oleh karena itu, dirinya berharap para pegawai di SNVT bisa lebih mudah untuk berkoordinasi dengan dinas terkait di pemerintah provinsi dan menjembatani program perumahan pemerintah pusat di daerah.
Salah satu tugas SNVT di daerah, imbuh Syarif, bukan hanya mmemastikan pembangunan perumahan berjalan dengan baik, tapi juga bagaimana bangunan yang sudah selesai dibangun dapat segera terhuni dan dimanfaatkan oleh Pemda.
“Saya berharap orientasi pembangunan di daerah bukan hanya sekedar proyek selesai saja, tapi juga bagaimana memastikan bangunan yang dibangun menggunakan dana APBN bisa segera terhuni dan dimanfaatkan oleh Pemda setempat,” harapnya.
