Bisnis.com, JAKARTA - Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menyatakan kinerja ekspor komoditas sektor kelautan dan perikanan Indonesia masih belum mencapai hasil yang optimal karena belum ditunjang sarana dan prasarana di berbagai daerah.
"Tidak mengherankan apabila kinerja ekspor khususnya produk olahan hasil perikanan kita masih memprihatinkan, karena kondisi sarana prasarana belum menunjang," kata Wakil Sekjen KNTI Niko Amrullah, di Jakarta, Rabu (2/3/2016) seperti dikutip Antara.
Dia memaparkan, sebanyak 68 persen sebaran pelabuhan perikanan berada di Indonesia bagian Barat, 25 persen di Indonesia bagian Tengah, dan hanya 7 persen di Indonesia bagian Timur.
Padahal, ia mengingatkan bahwa keberadaan ikan justru melimpah di Indonesia Timur, khususnya di Kepulauan Maluku yang merupakan lumbung Ikan Tuna. "Terlebih, keberadaan Unit Pengolahan Ikan (UPI) masih didominasi di pulau Jawa dan Sumatera," ucapnya.
Berdasarkan data WTO, selama kurun waktu sekitar 33 tahun (1980-2013), kinerja ekspor Indonesia jika dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN, hanya unggul di sektor pertanian secara umum, termasuk perikanan di dalamnya.
Namun mulai tahun 2013, Thailand beranjak menggunguli posisi Indonesia. Sedangkan untuk kinerja ekspor di sektor industri manufaktur, Indonesia tertinggal di bawah Singapura, Thailand, Malaysia, dan Vietnam.
Sementara berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bahwa sarana prasarana pemasaran mengalami penurunan tajam dari 2.718 unit di tahun 2013 menjadi 82 unit pada 2014.
Pada periode yang sama, sentra pengolahan ikan menunjukkan penurunan dari 19 unit menjadi 5 unit, dan Unit Pengolahan Ikan yang bersertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) berkurang dari 505 unit menjadi 116 unit.
Sebagaimana diwartakan, Kementerian Kelautan dan Perikanan ingin meningkatkan ekspor tuna sirip biru selatan dari jumlah sekarang ini karena potensi yang dimiliki Indonesia cukup besar.
"Kita minta ditingkatkan lagi ekspor tuna sirip biru ini sebab kita memiliki potensi itu, yaitu letak geografis kita yang berada di garis Khatulistiwa," kata Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Tyas Budiman di Bandara Soepadio, Pontianak, Selasa (23/2).
Dengan potensi yang dimiliki oleh Indonesia, Tyas melihat produksi tuna sirip biru dalam negeri untuk kebutuhan ekspor bisa mencapai 1.250 ton per tahun dari angka saat ini yaitu 750 ton tiap tahun.
Sebelumnya, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mendesak pemerintah terutama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tidak hanya fokus pada paradigma peningkatan ekspor komoditas kelautan dan perikanan tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan nelayan.
"Sejak 10 tahun terakhir, perusahaan pengolahan ikan di dalam negeri mengalami kekurangan bahan baku hingga 60 persen karena target lima tahunan pemerintah di bidang kelautan dan perikanan yang melulu berorientasi ekspor," kata Sekjen Kiara Abdul Halim kepada Antara di Jakarta, Senin (15/2).
Menurut Abdul Halim, target pembangunan nasional di bidang kelautan dan perikanan bisa direvisi setiap tahunnya bergantung pada usulan masing-masing kementerian dan lembaga.
Sekjen Kiara berpendapat akan percuma bila ekspor tinggi tetapi kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan dan perempuan nelayan serta petambak garam dan pelestari ekosistem pesisir tidak beranjak meningkat.(
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
