Bisnis.com, JAKARTA--Pemberian keputusan terhadap pengajuan revisi rencana pengembangan (plan of development/POD) 1 yang menimbulkan perubahan skema akan mengakibatkan proyek semakin tidak ekonomis karena membutuhkan waktu tambahan yang menyebabkan proyek semakin molor.
Inpex Corporation sebagai operator telah mengajukan PoD dengan cadangan terbukti sebesar 6,05 triliun kaki kubik (tcf) dan kapasitas (floating liquefied natural gas/FLNG) 2,5 juta ton per tahun selama 30 tahun. Sedangkan, produksi gas hanya 400 mmscfd, dan kondensat 8.100 barel per hari (bph).
Namun, Inpex merevisi proposal karena terdapat kemungkinan cadangan yang lebih besar yaitu sebesar 10,73 juta kaki kubik (tcf). Hal itu menyebabkan kapasitas FLNG meningkat menjadi 7,5 juta ton per tahun selama 24 tahun.
Produksi gas juga naik menjadi 1.200 mmscfd dan kondensat 24.460 bph. Dalam proposal baru ini, Blok Masela baru mulai berproduksi tahun 2023.
Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Amien Sunaryadi mengatakan menyusutnya keekonomian proyek sebagai buah keputusan yang tidak konsisten.
Bila revisinya ditolak dan keluar instruksi untuk menggunakan skema pembangunan kilang darat, kemungkinan pengajuan POD yang baru baru dapat diselesaikan pada 2019 hingga 2020.
Selanjutnya tahap keputusan akhir investasi (final investment decision/FID) selesai pada 2022 yang mengakibatkan waktu beroperasi (onstream) selesai pada 2027 atau mundur 4 tahun bila tetap menggunakan skema pembangunan kilang terapung.
"Artinya apa keputusan yang tidak konsisten akan menjadikan tertunda dan di migas time is money. Jadi makin tertinggal, semakin mahal. Jadi makin tidak ekonomis. Cost-nya makin mahal," ujarnya sebelum Rapat Dengar Pendapat di DPR, Selasa (23/2/2016).
Berdasarkan data Kementerian ESDM, skema FLNG akan memberikan penerimaan bagi pemerintah sebesar US$51,78 juta dengan angka pengembalian investasi (internal rate of return/IRR) sebesar 15,5%.
Sedangkan, untuk OLNG seperti di Tanimbar memberikan penerimaan bagi pemerintah sebesar US$42,32 juta dengan IRR sebesar 11,1%. Sementara itu, untuk OLNG seperti di Aru memberikan penerimaan bagi pemerintah sebesar US$39,59 juta dengan IRR sebesar 9,4%.
"Kalau [kilang] darat, menurut Inpex, itu enggak investible. Investible itu bukan enggak mau. Jadi kalau tidak investible itu kira-kira Bahasa Indonesianya, tidak layak untuk investasi," katanya.
Dengan pertimbangan pendekatan pembangunan lokal, skema pembangunan laut lebih cocok bagi pengembangan daerah di Maluku sesuai dengan hasil rekomendasi SKK Migas dan hasil kajian dari Poten&Partners, konsultan independen yang dilibatkan.
Rekomendasi, katanya, telah dikirimkan dari SKK Migas sejak 10 September 2015 dan dari konsultan sejak 23 Desember 2015. Dengan demikian, berdasarkan Undang Undang No.22/2001 dan Peraturan Pemerintah No.35/2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas Menteri ESDM akan memberi keputusan terkait revisi POD 1 yang diajukan.
"Tapi kita perlu tunggu arahan Presiden. Nanti arahan disampaikan ke Menteri ESDM dan Menteri ESDM akan berikan persetujuan atau penolakan," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
