Bisnis.com, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum bisa memberikan rekomendasi penetapan lokasi Waduk Cipanas yang akan mengairi wilayah Sumedang dan Indramayu.
Sekda Jabar Iwa Karniwa mengatakan proyek yang sudah digagas sejak 2004 lalu ini baru sampai pada pemenuhan dokumen Amdal. Selanjutnya pihak Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk Cisanggarung sedang mengusulkan syarat penetapan lokasi pada Pemprov Jabar. “Penetapan lokasi ini tentu harus ada di tata ruang,” ujarnya seusai rakor Waduk Cipanas di Bandung, Rabu (3/2/2016).
Menurutnya, dari sisi tata ruang Sumedang, proyek yang membutuhkan lahan seluas 1.712 hektare tidak ada masalah karena tiga desa yang menjadi lokasi proyek sudah masuk rencana tata ruang dan tata wilayah (RTRW), berbeda dengan Indramayu yang belum memasukan waduk tersebut dalam RTRW
“Saat ini PJ Bupati sudah ada kesepakatan dengan DPRD itu akan masuk ke revisi RTRW Indramayu,” paparnya.
Berbekal kesepakatan tersebut, pemprov akan melakukan konsultasi dengan Kementerian Tata Ruang dan Agraria. Menurutnya apakah nota kesepakatan tersebut bisa dijadikan rujukan pihaknya untuk memberikan rekomendasi penetapan lokasi. “Jadi Indramayu sepakat tiga desa itu akan masuk revisi, kalau ini disetujui panloknya bisa segera keluar,” katanya.
Pemprov bersama BBWS Cimanuk Cisanggarung sendiri gencar melakukan akselerasi karena keberadaan waduk yang fisiknya ditargetkan selesai 2020 ini dibutuhkan Sumedang.
Meski sudah berdiri Waduk Jatigede, warga Sumedang sendiri malah tidak mendapatkan pasokan air baku. “Kapasitasnya cukup besar ya, jadi nanti direncanakan bisa irigrasi untuk daerah Sumedang dan Indramayu kurang lebih seluas 10.565 hektar,” katanya.
Waduk yang membutuhkan anggaran Rp1,2 triliun tersebut pada tahun ini akan mulai membangun akses jalan ke lokasi sekitar 1 kilometer. Kementerian PUPR, menurutnya, sudah menganggarkan agar akses ini lebih dulu dibangun agar memudahkan akses material dan orang jika lahan sudah mulai terbebaskan. “Yang dibebaskan untuk akses sekitar 5 hektar,” katanya.
Berdasarkan target yang dibuat oleh Kementerian akan ada sejumlah kegiatan pertama pembebasan lahan untuk daerah genangan sekitar 1.712 hektar. Lalu pembangunan sarana, bangunan utama bendungan dan pengelang, rumah pembangkit dan jalan inspeksi dengan luas kurang lebih 23,94 ha. “Lalu untuk jalan akses dan perkantoran rencananya 5 hektar, lalu green belt 358,51 hektar,” ujarnya.
