Bisnis.com, JAKARTA - Kini, pegawai negeri sipil tak perlu lagi bermimpi untuk memiliki hunian yang layak. Gusniman, misalnya, telah menempati hunian seluas 7 x 14 m2 di atas tanah seluas 98 meter persegi di Perumahan Korpri Cempaka Mas di Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatra Barat.
Dengan bermodalkan Rp5,8 juta sebagai uang muka, Gusniman bersama keluarganya telah menempati bangunan berfondasikan cor beton dan atap seng prima dek sejak satu bulan lalu.
Meskipun harus menempuh jarak lebih jauh dari biasanya menuju Madrasah Aliah Negeri Kinali tempat dia mengajar, Gusniman tidak merasa terbebani karena masalah jarak karena saat ini dia merasa lebih nyaman tinggal di hunian barunya dibandingkan dengan di rumah petak sewaan yang sebelumnya ia tempati bersama keluarga.
"Lebih enak di rumah sendiri, kalau ngontrak setahun Rp7 juta, tapi tidak dapat rumahnya. Kalau di sini setiap bulan cicil Rp692.000 sampai 20 tahun, tapi pensiun sudah tenang," begitu kata Gusniman saat ditemui Bisnis dalam acara peluncuran Perumahan Korpri Cempaka Mas, Pasaman Barat, Kamis (28/1/2016).
Rumah murah yang ditempati Gusniman merupakan satu dari 488 unit yang akan dibangun di lahan 8,1 hektare di wilayah Simpang Empat, Pasaman Barat.
Kini sudah 112 unit rumah terbangun dan tiga unit rumah sudah dihuni. Kemudian, 50 unit sudah akad kredit atau sudah diterbitkan surat penegasan persetujuan penyediaan kredit (SP3K) dengan harga jual Rp105 juta.
Sementara untuk harga jual per unit nantinya adalah sebesar Rp116,5 juta. Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Harga Rumah Tapak Bersubsidi 2016.
Adapun peran dari pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan adalah memberikan fasilitas kredit pemilikan rumah melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).
Selain itu, ada juga bantuan uang muka (BUM) dan bantuan tunai perumahan (BTP) dari Bapertarum–PNS yang dapat dinikmati oleh pegawai negeri sipil dengan jumlah mulai dari Rp5,2 juta hingga Rp5,8 juta sesuai dengan golongannya.
Dengan banyaknya subsidi yang diberikan oleh pemerintah serta fasilitas yang diperoleh di perumahan Korpri, pegawai negeri sipil (PNS) tentu sangat diuntungkan dan diberi banyak kemudahan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak.
Gusniman berterima kasih atas perhatian pemerintah kepada PNS daerah seperti dirinya yang telah mengabdi puluhan tahun.
Menurutnya, dengan kesejahteraan yang kini diterima PNS tentu dapat menambah produktivitas kinerja para pegawai karena mereka kini tidak perlu lagi memikirkan kesejahteraan keluarganya, terutama berkaitan dengan hunian.
"Pasti perumahan untuk PNS sangat dinanti oleh rekan-rekan PNS lain di tempat kerja," ujar Gusniman.
Akan tetapi, sosialisasi adanya program seribu rumah ini belum sepenuhnya diterima oleh seluruh PNS di Kabupaten Pasaman Barat. Saat ini masih banyak PNS yang belum mengambil rumah bersubsidi untuk memperbaiki kehidupannya menjadi lebih layak.
Perumahan Korpri Cempaka Mas merupakan salah satu perumahan yang menjadi program strategis nasional membangun sejuta rumah untuk rakyat yang dicanangkan oleh pemerintahan Joko Widodo yang juga tersirat dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015—2019.\
FAKTOR GEOGRAFIS
Dipilihnya Pasaman Barat menjadi salah satu tempat dibangunnya sejuta rumah untuk rakyat karena faktor geografis, di mana Kabupaten Pasaman Barat merupakan pemekaran dari Kabupaten Pasaman sehingga banyak terjadi migrasi dari daerah lain menuju Pasaman Barat.
"Di sini sudah barang pasti kebutuhan hunian sangat tinggi," Kata Bupati Pasaman Barat Fajarudin di tempat yang sama.
Selain itu, Pasaman Barat juga memiliki potensi alam yang cukup besar di Provinsi Sumatra Barat. Salah satunya adalah menjadi andalan pemasok hasil bumi, khususnya kelapa sawit.
Banyaknya pendatang yang menjadi PNS di Pasaman Barat menyebabkan kebutuhan perumahan yang tinggi. Karena adanya ketimpangan antara tingkat proporsional pendapatan dan tingkat kebutuhan hidup yang tinggi, PNS di Pasaman Barat cenderung hidup sangat berkecukupan.
Belum lagi tenaga honorer dengan tingkat pendapatan dan kesejahteraan yang jauh berbeda dengan aparatur sipil negara yang sudah diangkat menjadi pegawai negeri.
"Untuk itu kami sangat membutuhkan dukungan juga untuk tenaga honorer agar mendapatkan kesejahteraan yang setara dengan yang lainnya," tuturnya.
Dengan dibangunnya perumahan rakyat di Pasaman Barat ini, tidak tertutup kemungkinan terbuka untuk umum. Hanya saja untuk PNS mendapat keistimewaan subsidi dari pemerintah.
Menurut Direktur PT Multi Star Kreasindo Hidayat Ansari, selain di Pasaman Barat, Kota Payakumbuh juga berpotensi untuk dibangun rumah bersubsidi. Hal ini dikarenakan Wali Kota Payakumbuh memiliki program 1.000 rumah untuk PNS dalam rangka mendukung program sejuta rumah.
Pemerintah daerah lainnya diharapkan dapat mengikuti apa yang sudah dilakukan di Pasaman Barat sehingga masyarakat berpenghasilan rendah termasuk PNS dapat segera memiliki rumah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
