Bisnis.com, BANDUNG - Jawa Barat menargetkan populasi sapi potong pada tahun ini meningkat 3% dari populasi sapi di Jabar sekitar 400.000 ekor, yang diharapkan mampu menjaga pasokan dan harga daging sapi di pasar.
Kepala Dinas Peternakan (Disnak) Jabar Dody Firman Nugraha mengatakan peningkatan populasi sapi potong tersebut bertujuan untuk mewujudkan swasembada daging sapi secara berkelanjutan.
"Awalnya ditargetkan pertumbuhan 50.000 ekor sapi, tapi kondisi di lapangan potensi kenaikannya baru 3% atau sekitar 12.000 ekor," katanya, Kamis (28/1/2016).
Menurutnya, untuk mendorong pertumbuhan populasi sapi tidak mudah karena permintaan pasar terhadap daging sapi terus meningkat dan harganya semakin tinggi.
Selain itu, Jabar bukan tergolong provinsi produsen sapi seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, maupun Nusa Tenggara Timur yang mempunyai populasi di atas 700.000 hingga 4,7 juta ekor.
Demi menggairahkan peternak untuk meningkatkan budi daya, Disnak Jabar rutin menggelar kontes ternak, serta fokus pada pengembangan dan penelitian sapi potong Pasundan.
Sapi asli Jabar tersebut diyakini memiliki tingkat produktivitas yang tinggi dan tahan terhadap penyakit maupun perubahan iklim, dibandingkan sapi impor.
"Pemerintah pusat juga ikut mendukung peningkatan populasinya melalui program pengembangan sentra peternakan rakyat. Peternak akan diarahkan untuk berkelompok membentuk sebuah lembaga formal seperti koperasi agar lebih kuat dan mudah mengakses pembiayaan dari perbankan."
Ketua GKSI Jabar Dedy Setiadi menilai peningkatan populasi sapi perah juga diperlukan mengingat jumlahnya yang menyusut akibat penjagalan selama periode 2011-2013.
Dia menjelaskan untuk meningkatkan populasi sapi perah tidak mudah karena diperlukan permodalan yang cukup besar. "Apalagi di tingkat peternak saat ini sulit untuk mengakses permodalan," ujarnya.
Saat ini, populasi sapi perah di Jabar sekitar 100.000 ekor dengan peningkatan setiap tahun cenderung lambat.
Sementara itu, Perhimpunan Peternak Sapi Kerbau Indonesia (Sekjen PPSKI) menilai paket kebijakan jilid IX dianggap tidak berpihak terhadap peternak lokal terkait perluasan akses impor .
