Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah mendorong sejumlah kementerian dan lembaga untuk mempercepat penyerapan anggaran mulai dari awal tahun, terutama disejumlah sektor dan wilayah yang diketahui belum maksimal pada tahun lalu.
Pramono Anung, Sekretaris Kabinet mengatakan dalam rapat paripurna perdana 2016, Presiden RI Joko Widodo menginginkan Kementerian dan Lembaga langsung tancap gas untuk mempercepat pekerjaan sehingga memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan tahun lalu.
“Tahun ini adalah tahunnya percepatan kerja. Presiden Jokowi menginginkan tahun ini bukan hanya sekadar kerja, tapi penekanan untuk mempercepat pekerjaan,” katanya di Istana Negara, Senin (4/1/2015).
Kendati demikian, Pramono enggan menyebut sejumlah Kementerian yang dinilai belum memiliki kecepatan realisasi program sesuai dengan harapan sepanjang tahun lalu.
Sejumlah arahan yang dimandatkan Presiden antara lain adanya perubahan nomenklatur kelembagaan atau secara sederhana diartikan penyesuaian anggaran sehingga didapatkan efisiensi.
Sebagai contohnya, Pramono mengatakan Presiden menyebut hal tersebut sebagai “Susinisasi” atau contoh efisiensi yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Susi Pudjiastuti. Sepanjang tahun lalu, KKP berhasil menghemat dana Rp2 triliun dari efisiensi.
“Dan kalau Kemendikbud [Kementerian Kebudayaan] bisa didapatkan Rp2,7 triliun saving. Masih banyak yang belum melakukan ini, sehingga yang belum didorong untuk mencontoh Susinisasi ini,” ujarnya.
Arahan lainnya yang diamanatkan Presiden antara lain percepatan proyek tender, yang biasanya dilakukan pada April sampai Juni, untuk langsung dilakukan pada bulan ini. Terutama, Pramono melanjutkan, tender yang dilakukan di Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Pertanian.
Selain itu, pemerintah menginginkan Badan Promosi Ekspor Nasional dapat terealiasi tahun ini. Nantinya, badan tersebut akan bertanggungjawab untuk promosi 17 Kementerian dan Lembaga secara terintegrasi, khususnya mengenai perdagangan, pariwisata dan investasi.
Adapun, Presiden juga menginginkan revaluasi aset dilakukan secara masif pada tahun ini. Adapun, aturan tax amnesty untuk mendukung iklim perekonomian nasional diminta untuk segera dipercepat.
“Apalagi ini tahun kompetisi, kami akan masuk ke MEA [Masyarakat Ekonomi ASEAN]. Itu beberapa yang jadi arahan,” ujarnya.
Selain itu, transparansi, ketepatan dan percepatan dana desa serta efektivitas kredit usaha rakyat (KUR) akan terus digalakkan untuk menggerakan roda perekonomian. Dengan sejumlah arahan tersebut, diharapkan masalah kemiskinan dan kesenjangan di sejumlah wilayah dapat teratasi secara bertahap.
Terakhir, pemerintah Jokowi menegaskan penyelesaian hak asasi manusia (HAM) sesuai keppres 22/2005 akan diterapkan di sejumlah daerah. Pendekatan soft approach akan terus dilakukan, namun hard approach akan diambil bila terjadi paham yang berbeda dan membahayakan negara dengan pendirian negara baru.
“Dengan begitu diminta Menkopulhukam untuk hal ini menjadi prioritas untuk diselesaikan, agar masalah HAM ini jadi prioritas yang diselesaikan dan tidak menjadi beban untuk generasi mendatang,” ujarnya.
