Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah berencana memanggil petinggi Inpex Masela Ltd. sebagai kontraktor kontrak kerja sama (KKS) Blok Masela untuk membahas pembangunan fasilitas pengolahan gas alam cair di Lapangan Abadi, Blok Masela, Laut Arafuru itu.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan rapat kabinet yang dipimpin Presiden Joko Widodo membahas rekomendasi dari konsultan independen Poten & Partners tentang proyek Blok Masela dan pandangan dari berbagai menteri terkait.
"Kita ingin mencari solusi supaya investasi ini tetap berjalan," ujar Sudirman di Kantor Presiden, Selasa (29/12/2015).
Menurutnya, pada September 2015, Inpex mengajukan usulan revisi plan of development (POD). Namun, hingga kini, pemerintah belum mengambil keputusan apakah akan menyetujui rencana pembangunan fasilitas pengolahan gas alam cair terapung (floating liquifiied natural gas/ FLNG) atau merekomendasikan pembangunan kilang LNG di darat (onshore).
Untuk memutuskan hal tersebut, pemerintah berencana memanggil investor dalam hal ini Inpex Masela Ltd. untuk dimintai pendapat terkait mega proyek yang nilainya ditaksir mencapai belasan miliar dolar AS ini.
"Kontraktornya akan diundang dalam waktu dekat. Setelah itu akan diputuskan," imbuhnya.
Pemanggilan petinggi Inpex, lanjutnya, akan dilakukan pada Januari 2016 atau setelah presiden menuntaskan kunjungan kerja di Papua. Undangan tersebut dimaksudkan agar keputusan proyek Blok Masela tidak merugikan investor secara finansial.
Sudirman menambahkan setelah diputuskan teknologi yang akan diterapkan, proyek Blok Masela ini akan memasuki studi engineering hingga 2018, pengadaan pada 2019, dan konstruksi pada 2020.
"Konstruksinya baru dimulai 2020. Jadi keputusan untuk sesuatu yang panjang, tidak buru-buru. Kita paham bahwa sebagai mitra, kontraktor punya target waktu," tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
