Bisnis.com, JAKARTA - Mengacu pada fakta-fakta tahun ini, implementasi Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan(SDGs) yang akan dilakukan di tingkat nasional, menjadi salah satu tantangan besar bagi Indonesia.
Direktur Eksekutif INFID Sugeng Bahagijo menyatakan Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki peran signifikan dalam perumusan dan turut serta mengesahkan Agenda SDGs harus menunjukkan komitmen kuat melaksanakannya di tingkat nasional.
Salah satu bentuk komitmen tersebut dapat ditunjukkan Indonesia dengan segera membentuk Panitia Bersama SDGs yang berfungsi untuk melaksanakan Agenda SDGs. “Panitia Bersama ini beranggotakan perwakilan Pemerintah dan Civil Society Organization (CSO),” ujar Sugeng dalam siaran pers, Rabu (23/12/2015).
“Dalam waktu dekat ini diharapkan Jokowi dapat membuat keputusan defitinitif tentang SDGs. Pelaksanaan SDGs yang akan dimulai tahun depan akan mustahil tanpa keputusan yang jelas mengatur kerangka regulasi, kerangka institusi dan Rencana Aksi SDGs,” Sugeng menekankan sebagaimana yang disampaikan dalam Konferensi Pers Catatan Akhir Tahun yang bertema “Kesiapan Indonesia untuk Melaksanakan SDGs”.
Koalisi Masyarakat Sipil mengapresiasi pernyataan Presiden Joko Widodo yang akan membentuk Panitia Bersama. Usulan tentang Panitia Bersama ini telah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
“Presiden dan Wakil Presiden menyambut baik upaya pembentukan Panitia Bersama, karena selain merupakan bentuk keseriusan pemerintah Indonesia dalam melaksanakan SDGs, upaya ini juga akan mendorong partisipasi publik yang lebih luas,” kata Sugeng.
Lebih lanjut Presiden bahkan meminta agar dilakukan pertemuan koordinasi setiap tiga bulan antara pemerintah dan masyarakat sipil untuk mengetahui sejauh mana perkembangan pelaksanaan SDGs di Indonesia.
Wahyu Susilo, pengamat kebijakan dari Migrant Care menyampaikan bahwa usulan Panitia Bersama juga telah disampaikan kepada Menteri Bappenas, Sofyan Djalil dan Kepala Staff Kantor Presiden, Teten Masduki.
Lebih lanjut Wahyu menambahkan bahwa Agenda SDGs akan membantu Indonesia untuk memperbaiki pembangunan kualitas hidup manusia Indonesia. SDGs memerlukan kecepatan dan ketepatan intervensi kebijakan pemerintah. Panitia Bersama SDGs dapat membantu mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
“Kecenderungan pembangunan yang terjadi selama ini hanya mengutamakan peningkatan investasi modal yang justru menurunkan pengembangan manusia di Indonesia, khususnya kelompok-kelompok marjinal seperti buruh migran, petani dan nelayan. Satu hal penting dalam SDGs adalah agenda pembangunan ini tidak meninggalkan satu orang pun (no one left behind),” kata Wahyu.
Senior Advisor INFID, Mickael Bobby Hoelman menambahkan selain membentuk Panitia Bersama SDGs, Indonesia juga perlu segera menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai dasar hukum pelaksanaan SDGs. “Perpres diperlukan untuk mengatur kementerian dan lembaga yang akan bertanggung-jawab dalam melaksanakan SDGs, termasuk Strategi dan Rencana Aksi yang dibutuhkan untuk memastian Panitia Bersama melaksanakan arahan Presiden,” kata Mickael.
Ditambahkannya, “Hingga hari ini koordinasi yang dilakukan masih mengacu pada Inpres lama di era rezim SBY—tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan. Pemerintah memerlukan landasan hukum baru yang dapat mengakselerasi pelaksanaan SDGs dengan mengacu pada program prorioritas Nawacita dari pemerintahan Jokowi-JK.” Dasar hukum ini dibutuhkan bagi implementasi baik di tingkat pusat maupun daerah-daerah.
