Bisnis.com, JAKARTA - PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) berencana mengembangkan sistem tarif multiport untuk pelabuhan di kawasan Indonesia Timur guna menekan biaya logistik dan meningkatkan inter konektivitas di wilayah tersebut.
Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia IV (Pelindo IV) Doso Agung mengatakan perseroan berencana menerapkan multiport tariff atau tarif multipelabuhan guna mendapatkan biaya logistik yang lebih murah.
“Ya ini semacam tiket terusan. Jadi dengan bayar satu kami Anda bisa transit kemana saja sudah tidak masalah. Makanya akan saya tawarkan ke Menteri Perhubungan,” kata Doso, saat ditemui di Kantor Kementerian Perhubungan, Senin (8/12/2015).
Nantinya, tarif multipelabuhan tidak hanya berlaku bagi kapal swasta atau asing tetapi juga bagi semua kapal, termasuk kapal perintis agar tidak ada kecemburuan. Oleh sebab itu, Doso berharap rencana ini dapat didukung oleh pemerintah.
Menurutnya, dukungan tersebut berupa pelonggaran sejumlah kebijakan. Pertama, Pelindo IV meminta Kementerian Perhubungan mengembalikan komponen tarif biaya labuh kepada perusahaan.
“Tolong ada kompensasi. Selama ini biaya labuh kami serahkan kepada Pak Menteri. Dulunya di kami, sekarang di Pak Menteri. Bolehkan kami ambil kembali,” ujar Doso.
Kedua, Pelindo IV menawarkan kerja sama antara pelabuhan di bawah perusahaan dan pelabuhan milik pemerintah (UPP/BLU) dalam hal standarisasi operasional dan sistem pembayaran agar kepastian pelayanan kapal dan jadwal kapal bisa dicapai.
“Seluruh cabang pelabuhan Pelindo IV itu digaransi sudah bisa melakukan, tetapi UPP yang punya Perhubungan, kami belum tahu,” tuturnya.
Demi merealiasikan rencana ini, Doso mengatakan Pelindo IV akan menyewa barge crane atau crane yang dipasang di kapal tongkang untuk menunjang efisiensi waktu bongkar muat di pelabuhan pemerintah.
Adapun, ungkap Doso, penghematan biaya logistik yang bisa dicapai melalui tarif multipelabuhan ini sangat luar biasa. Dengan tarif multi pelabuhan, Pelindo IV bisa menghapus tarif tambat di beberapa lokasi.
“Jadi ada beberapa komponen, misalnya tarif tambat kita bebaskan100% khususnya yang transhipment,” ujarnya.
Dari segi keuangan, Doso sadar betul penerapan tarif multi pelabuhan akan mengurangi pendapatan perusahaan sehingga dia memohon agar ada pelonggaran atau insentif kebijakan pemerintah soal PNBP dan pajak.
“Kami di timur kebijakan pajak dan PNBP masa diterapkan sama. Bagaimana kami bisa berkembang. Padahal di Indonesia Timur ada pelabuhan yang sepi dan yang tertinggal,” ungkap Doso.
Pengenaan tarif multipelabuhan diharapkan bisa diterapkan di seluruh pelabuhan di kawasan Indonesia Timur, tetapi dikarenakan wilayah operasional yang luas maka Doso memutuskan hanya beberapa yang dipilih.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
.jpg?w=348&h=261)
