Bisnis.com, MALANG - Penyediaan rumah bersubsidi diprediksi meningkat tajam pada 2016 karena permintaan terus tumbuh dengan adanya berbagai kemudahan dari pemerintah untukend user maupun pengembang.
Ketua DPD Realestat Indonesia (REI) Komisariat Malang Umang Gianto mengatakan dengan prediksi pertumbuhan ekonomi pada tahun depan yang masih belum menentu maka pengembang lebih memilih menyediakan rumah bersubsidi daripada rumah komersial karena pangsa pasar masih ada dan terus tumbuh.
“Apalagi pemerintah memberikan kemudahan kepada konsumen berupa bantuan uang muka KPR dan pengembang berupa PSU (prasarana, sarana, utilitas),” ujarnya dihubungi dari Malang, Rabu (2/12/2015).
Seperi diketahui, Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR) berencana menaikkan anggaran untuk subsidi PSU hingga dua kali lipat pada 2016.
Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Syarif Burhanuddin mengatakan subsidi tersebut diberikan kepada pengembang agar mereka tertarik membangun rumah murah bagi kalangan masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR.
"Tahun ini kami siapkan (subsidi) PSU untuk 40.000 unit, 2016 kami tingkatkan dua Kali lipat menjadi 80.000," ujarnya.
Penaikan anggaran untuk PSU yang meningkat yang meningkat pada 2016, kata Umang, diperkirakan akan terserap semua oleh pengembang.
Hal itu terjadi karena pengembang tengah bergairah dalam penyediaan rumah bersubsidi karena pangsa pasarnya masih ada dan terus tumbuh di tengah melesunya permintaan rumah.
Tingginya permintaan rumah bersubsidi, karena kebutuhan rumah untuk ditinggali memang masih besar. Namun problem penyerapannya pada aspek penyediaan uang muka kredit pemilikan rumah (KPR) dari end user yang berpenghasilan rendah itu.
Dengan adanya berbagai kemudahan dari pemerintah, maka tingkat kemampuan MBR menjadi tinggi untuk membeli rumah. Kelayakannya untuk memperoleh KPR juga meningkat dengan lamanya masa tenor KPR.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyiapkan dana sebesar Rp12,5 triliun untuk mendukung pembiayaan rumah bersubsidi pada 2016.
Dana yang disiapkan untuk pembiayaan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) sebesar Rp9,227 triliun, subsidi seleisih bunga Rp2 triliun, dan bantuan uang muka kredit pemilikan rumah (KPR) bersubsidi Rp1,2 triliun.
Dengan dana sebesar itu, diharapkan dapat mendukung pembiuayaan untuk 600.000 unit rumah sepanjang 2016.
Bagi pegawai negeri sipil, kesempatan untuk memiliki rumah semakin besar karena selain memperoleh bantuan uang muka dari pemerintah sebesar Rp4 juta, juga bantuan dari Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan (Bapertarum) Pegawai Negeri Sipil dengan nominal yang sama.
Dalam bantuan selisih bunga, maka pemerintah membantu konsumen sebesar 5% dari bunga KPR. Dengan demikian, bunga KPR yang ditanggung konsumen nantinya menggunakan skema bunga komersial dikurangi dengan bunga subsidi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
