Bisnis.com, JAKARTA - Lima perusahaan penanaman modal asing menyampaikan keluhannya mengenai Upah Minimum Kabupaten (UMK) kepada Desk Khusus Investasai Tekstil dan Sepatu yang dibentuk oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Franky Sibarani mengatakan pertemuan tersebut khusus diadakan menyusul adanya isu hengkangnya perusahaan sepatu di Jombang yang menimbulkan potensi PHK karyawannya.
"Investasi sektor padat karya, baik baru maupun yang sudah beroperasi menjadi perhatian khusus pemerintah. Sehingga dibentuk Desk Khusus Investasi Tekstil dan Sepatu. Kita berusaha agar tidak terjadi PHK sebelum berkomunikasi melalui desk ini," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (2/12/2015).
Dia menuturkan meski pun belum ada rencana relokasi pabrik, perusahaan sepatu yang ada di Jombang mengeluhkan penatapan UMK tahun 2016 yang tidak sesuai dengan formula PP Pengupahan No 78/2015.
UMK Jombang pada 2016 naik 12,5% dari UMK tahun sebelumnya.
"Perhitungan sesuai formula PP 78/2015 kenaikannya sekitar 11,5%. Selisih satu persen tersebut cukup terasa bagi investor sektor padat karya yang banyak menyerap tenaga kerja. Tadi perusahaan menyampaikan akan meminta penangguhan penetapan UMK kepada Gubernur Jawa Timur," kata Franky.
Sebelumnya beredar kabar adanya tiga perusahaan alas kaki yang berlokasi di Jombang akan melakukan relokasi akibat penetapan UMK Jombang tahun 2016 sebesar Rp1,92 juta.
Ketiga perusahaan tersebut mempekerjakan sekitar 5.000 tenaga kerja yang berpotensi di PHK jika menolak untuk ikut pindah.
Franky menambahkan pihaknya juga menerima keluhan tentang lemahnnya daya saing sektor sepatu Indonesia dibandingkan dengan negara lain, khususnya Vietnam.
Menurut hitungan investor, lanjutnya, kenaikan UMK tahun 2016 menjadikan cost of production di Indonesia menjadi 20% hingga 25% lebih tinggi dibandingkan Vietnam.
"Mereka menjelaskan akibat tingginya biaya produksi tersebut menjadikan buyer mereka memindahkan order ke Vietnam yang daya saingnya lebih bagus. Belum lagi daya saing ekspor di mana Vietnam unggul 9% dari Indonesia dengan keberadaan perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Eropa dan keanggotaan Vietnam dalam TPP [Trans-Pacific Partnership]," tuturnya.
Hal lain yang menjadi sorotan investor sepatu di Jawa Timur, tambah Franky, adalah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu.
Menurut para pengusaha, aturan tersebut kontraproduktif dengan visi industralisasi pemerintah.
"Pengusaha mengilustrasikan bahwa produsen yang mempekerjakan ribuan karyawan, memberikan nilai tambah harus menempuh perizinan yang sulit, misalnya sekitar 200 izin terkait konstruksi dan operasi, investasi dengan nilai besar, terikat dengan banyak izin pusat maupun daerah, harus comply dengan berbagai aturan. Sementara membuat perusahaan trading cukup 25 orang, sewa gudang, modal alat transportasi pengangkut sudah bisa meraup untuk besar karena sekarang bebas impor berbagai macam produk," terang Franky.
Menanggapi hal tersebut, pihaknya berencanan berkoordinasi dengan Menteri Perdagangan Thomas Lembong.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
