Bisnis.com, JAKARTA—Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyiapkan dana skema selisih angsuran (SSA) sebesar Rp57 miliar.
Dana SSA yang disediakan melalui Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiyaan Perumahan (BLU PPDPP) ini merupakan pengganti dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) sejumlah Rp5,1 triliun yang terserap habis per Juli 2015.
Kredit pemilikan rumah (KPR) FLPP disalurkan untuk pembiayaan sekitar 76.000 unit rumah melalui melalui 24 bank pelaksana. “Sedangkan dana SSA Rp57 miliar bisa untuk pembiayaan 67.000 rumah,” tutur Direktur Utama BLU PPDPP Budi Hartono pada Bisnis.com di sela-sela perayaan HUT Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) di Jakarta, Senin (30/11/2015).
Menurutnya, ada empat landasan yuridis dalam pelaksanaan KPR SSA. Pertama, Peraturan Presiden no.112/2015 tentang Penggunaan BLU Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR untuk Mendukung Pendanaan Pembangunan Sejuta Rumah 2015.
Selanjutnya, Perpres diturunkan melalui peraturan kedua, yaitu Peraturan Menteri PUPR tentang SSA KPR bagi MBR dengan menggunakan pendapatan BLU PPDPP Pusat Pengelolaan Dana Pembiyaan Perumahan.
Selanjutnya, Kementerian PUPR, BLU PPDPP, dan bank pelaksana menggodok nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama operasional (PKO). Nota kesepahaman dan PKO inilah yang menjadi landasan yuridis pelaksanaan SSA ketiga dan keempat.
Bila semua landasan hukum sudah rampung, lanjut Budi, maka SSA bisa disalurkan dalam berbagai bentuk kredit, yakni KPR selisih angsuran tapak, KPR selisih angsuran syariah tapak, KPR selisih angsuran susun, dan KPR selisih angsuran susun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
