Bisnis.com, JAKARTA -- Indonesia terus memperjuangkan percepatan implementasi Paket Bali yang lahir pada Konferensi Tingkat Menteri ke-9 World Trade Organization pada 2013 lalu, dan juga mengupayakan akses pasar bagi barang nonpertanian melalui kerja sama perdagangan multilateral.
"Pemerintah mengupayakan percepatan implementasi Paket Bali yang menempatkan sektor pertanian sebagai salah satu prioritas," Kata Direktur Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional (KPI) Kementerian Perdagangan Bachrul Chairi dalam siaran pers yang diterima, Rabu (25/11/2015).
Hal tersebut diungkapkan Bachrul dalam dialog internasional sistem perdagangan multilateral yang mengangkat tema `Expanding the Market Access Through WTO Process: Low Hanging Fruits Or Still Long Way to Go?.
Bachrul mengatakan, beberapa barang industri Indonesia juga memiliki daya saing yang bisa menembus pasar internasional.
"Dengan demikian, selain barang pertanian, pemerintah juga berupaya memanfaatkan kerja sama multilateral untuk memperluas akses pasar barang non-pertanian," ujar Bachrul.
Sebelumnya, beberapa isu pertanian, kepentingan Least Developed Countries (LDCs), dan perjanjian fasilitasi perdagangan telah disepakati dalam Paket Bali yang lahir pada Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-9 World Trade Organization (WTO).
Bachrul menyatakan, posisi Pemerintah Indonesia tetap tegas menempatkan pertanian sebagai sektor strategis dalam pembangunan. Sektor tersebut masih menjadi sumber mata pencaharian mayoritas tenaga kerja di Indonesia, sumber penyedia pangan guna menjamin ketahanan pangan, serta bahan baku industri.
"Penguatan sektor pertanian akan berdampak positif bagi upaya pengentasan kemiskinan dan mitigasi dampak perubahan iklim," lanjut Bachrul.
Menurut dia, untuk barang non-pertanian Indonesia seperti tekstil dan produk tekstil, alas kaki, elektronik, otomotif, serta produk makanan dan minuman merupakan produk yang banyak diminta pasar dunia sehingga juga harus didorong akses pasarnya.
Bachrul berharap negara-negara maju menyepakati isu yang menjadi kepentingan negara berkembang seperti isu pertanian ini.
"Pada KTM ke-10 mendatang, akan ada tingkat ambisi yang seimbang antara kepentingan negara maju dan negara berkembang sehingga akan tercapai kesepakatan, yaitu negara maju mendukung kepentingan negara berkembang dan sistem perdagangan multilateral," kata Bachrul.
Bachrul menambahkan, dengan berkembangnya perekonomian negara berkembang, meningkatnya taraf hidup, dan munculnya tuntutan baru, diharapkan negara-negara tersebut dapat memperkuat peran dalam perdagangan internasional.
KTM ke-10 WTO sendiri akan diselenggarakan di Nairobi, Kenya, pada 15-18 Desember 2015 mendatang.
Dengan disepakatinya Paket Bali pada KTM ke-9 WTO di Bali, Indonesia menjadi tonggak baru bagi WTO untuk mengatasi kebuntuan Doha Development Agenda (DDA) pada 2001, serta mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perdagangan multilateral.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
.jpg?w=300&h=221)
