Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Badan Restorasi Ekosistem Gambut Ditarget Efektif Akhir 2015

Pemerintah menargetkan pembentukan Badan Restorasi Ekosistem Gambut rampung dan bisa bekerja efektif pada akhir 2015.
Presiden Joko Widodo (kedua kanan) berbincang dengan Menko Polhukam Luhut Panjaitan (kiri), Menko PMK Puan Maharani (kedua kiri) Menteri LHK Siti Nurbaya (tengah) dan Direktur Direktorat Zeni Angkatan Darat Brigjen TNI Irwan (kanan) usai menyusuri pematang sekat kanal yang dibangun untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan gambut di Pulang Pisau, Kalteng, Sabtu (31/10)./Antara
Presiden Joko Widodo (kedua kanan) berbincang dengan Menko Polhukam Luhut Panjaitan (kiri), Menko PMK Puan Maharani (kedua kiri) Menteri LHK Siti Nurbaya (tengah) dan Direktur Direktorat Zeni Angkatan Darat Brigjen TNI Irwan (kanan) usai menyusuri pematang sekat kanal yang dibangun untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan gambut di Pulang Pisau, Kalteng, Sabtu (31/10)./Antara

Bisnis.com, JAKARTA--Pemerintah menargetkan pembentukan Badan Restorasi Ekosistem Gambut rampung dan bisa bekerja efektif pada akhir 2015.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan pemerintah sedang mempersiapkan kerangka hukum, struktur kelembagaan, tugas pokok, dan perencanaan anggaran restorasi gambut.

"Kami bahas persiapan Badan Restorasi Ekosistem Gambut, pekerjaan utamanya operation dan maintenance [pemeliharaan]," ujar Siti usai rapat terbatas di Kantor Wakil Presiden, Selasa(24/11/2015).

Nantinya, badan independen tersebut akan mengontrol persiapan dan pelaksanaan restorasi lahan gambut serta memiliki akses langsung kepada Presiden dan Wakil Presiden.

"Badan ini akan bekerja melakukan restorasi ekosistem secara mandiri, tidak bisa diganggu menteri, dan diisi orang profesional. Menteri harus kerja sama erat dengan badan ini," sambungnya.

Nantinya, Kementerian LHK akan berkoordinasi dengan sejumlah kementerian untuk melancarkan pembentukkan badan yang berada langsung di bawah Presiden tersebut.

Di antaranya, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerjan Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

"Badan akan jadi tangan, mata, telinga Presiden untuk mengontrol kerja kementerian benar atau tidak," jelas Siti.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Lavinda
Editor : Saeno

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper