Bisnis.com, JAKARTA— Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas) menekankan pentingnya sinergi dalam penyediaan rumah murah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Direktur Utama Perum Perumnas Himawan Arief Sugoto mengatakan berbagai pemangku kepentingan di sektor perumahan perlu menjalin sinergi guna mengatasi defisit hunian (backlog) perumahan dan menyediakan hunian layak untuk rakyat.
Sinergisi tersebut mencakup kerja sama dengan BUMN, pemerintah pusat dan daerah, serta memperkuat fungsi dan peran Perumnas sebagai off taker (pembeli siaga).
Pada 2014, backlog perumahan mencapai sekitar 15 juta dan jumlahnya terus bertambah. Permintaan rumah mencapai 800 ribu unit per tahun, sedangkan pemerintah hanya mampu menyediakan sekitar 200.000-400.000 unit.
Himawan memaparkan sinergisitas antarpemangku kepentingan mampu mengatasi persoalan pengadaan lahan, pembiayaan, hingga perizinan.
“Dukungan kebijakan pengadaan lahan menjadi aspek yang sangat perlu diprioritaskan oleh pemerintah karena keterbatasan lahan saat ini dan kenaikan harga tanah yang terjadi setiap tahunnya,” ujarnya dalam acara bertema Construction Technology Indonesia: Partnership Opportunities Within the National Public Housing Agenda di Jakarta, Kamis (5/11/2015).
Salah satu sinergisitas dalam hal pengadaan lahan, lanjut Himawan, bisa ditempuh melalui kerja sama dengan BUMN dalam pemanfaatan lahan operasional, seperti dengan PT Kereta Api Indonesia, Jasa Marga, dan PPD.
Kerja sama tersebut mencakup pengembangan berkonsep Transit Oriented Development (TOD), dimana pemukiman bisa dekat dengan jalur transportasi publik sekitar stasiun, terminal, hingga jalan tol.
Skema pengadaan lahan juga bisa ditempuh melalui sinergi antara BUMN dengan pemerintah daerah, dengan misalnya memanfaatkan aset idle (lahan-lahan terbengkalai).
Salah satu bentuk kerja sama pengadaan lahan yang sudah terjalin adalah kerjasama Perumnas dengan PTPN II dalam mengembangkan kota mandiri seluas 850 hektare di Nusa Bekala, Sumatera Utara.
Kota baru yang akan dikembangkan mampu menyediakan hunian sebanyak 35.000 unit rumah. “Saat ini masterplan sudah selesai berikut perizinannya. Tahun depan akan dimulai pembangunan kota mandiri tersebut,” katanya.
Kerja sama pengembangan kota-kota baru, lanjut Himawan, bisa menjadi pull factor bagi kota-kota besar guna mencegah urbanisasi.
Selain dukungan pengadaan lahan, faktor lain yang perlu diatasi adalah dukungan pembiayaan. Menurut Himawan, dukungan pembiayaan sudah saatnya menyasar kepada sisi penawaran (supply side) agar bisa menekan kenaikan harga rumah tiap tahunnya.
Dukungan pembiayaan ini bisa dilakukan melalui pemberian subsidi, public service obligation, PMN, dan pinjaman lunak.
Terakhir, diperlukan juga peranan pembeli siaga Perumnas bekerjasama dengan para pengembang swasta. Mekanisme off taker ini dilakukan dalam kapasitas Perumnas sebagai otoritas penyedia rumah publik yang menyerap produk-produk dari pengembang swasta dengan kriteria dan kualitas tertentu yang disepakati.
