Bisnis.com, JAKARTA—Wakil Presiden Jusuf Kalla mengeluhkan sulitnya proses pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia.
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan kebutuhan masyarakat terhadap infrastruktur terus meningkat seiring perkembangan zaman. Dia mencontohkan, dahulu, masyarakat menuntut adanya jalan tol yang menghubungkan satu daerah ke daerah lain.
Sekarang, masyarakat kembali menuntut jalur tol yang lebih lebar agar leluasa. Di satu sisi, sambungnya, masyarakat menuntut pembangunan infrastruktur, di sisi lain masyarakat tak mendukung proses pengadaan lahan.
Oleh karena itu, dia menginstruksikan jajaran pemerintah agar tegas menangani persoalan pembebasan tanah, tanpa menimbulkan kerugian, sekaligus mendorong pembangunan infrastruktur.
“Masyarakat ini kalau tidak ada jalan marah, tapi tanahnya diminta marah juga. Jadi pemerintah harus tegas untuk menghadapi dua kepentingan bersama ini,”ujarnya, Rabu(4/11/2015).
Menurut dia, pembangunan infrastruktur membutuhkan dukungan dan kerja sama dari tiga pihak, yakni pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan korporasi swasta.
Dari sisi pemerintah, dia menyebutkan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai pelaksana pembangunan infrastruktur mendapat anggaran paling besar dibandingkan kementerian lain.
“Dulu anggaran Kementerian PUPR di peringkat kedua terbesar, kalau sekarang mereka yang mendapat paling besar,” katanya.
