Bisnis.com, JAKARTA - Peneliti Lembaga Ekonomi Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia, Riyanto, meyakini angka kemiskinan akan bertambah akibat kebijakan pengurangan subsidi listrik.
"Jadi dari data TNP2K, total penerima subsidi 48 juta KK, yang tercatat miskin hanya 24,7 KK. Dari sisa 23 KK, ada 3 juta sampai 5 juta KK yang terancam rentan miskin, pemerintah harus antisipasi," ungkap Riyanto di Dewan Pers, Minggu (1/11/2015).
Riyanto menyatakan, sistem pencabutan subsidi listrik bagi 23 juta Kepala Keluarga (KK) akan menyebabkam adanya peningkatan tunggakan listrik di PLN.
Riyanto meneliti ada dampak dari kebijakan ini yakni dampak sosial, dampak kepada pertumbuhan ekonomi, dan dampak inflasi. Menurut skema RAPBN subsidi listrik hanya Rp38,9 triliun, jika dijalankan maka tagihan untuk pengguna 450VA naik sebesar 250%. Sementara 900VA naik 150%.
"Tetapi tagihan rata-rata listrik akan naik senilai 58% untuk rumah tangga. Sementara untuk industri tidak dihitung, tarif mereka tetap, kenaikan hanya 25%. Dampak inflasinya 1,74% di tahun 2016," jelasnya.
Sementara itu dampak tak langsungnya adalah lewat kenaikan harga lain sebesar 26%. Total kenaikan inflasi rata-rata di RAPBN bisa 4% kalau pemerintah tak bisa menanganinya dengan baik.
"Angka kemiskinan juga akan bertambah 0,14%. Sementara dampak sosialnya, kenaikan harga akan membuat harga barang meningkat. Mereka berkecenderungan menjadi rentan miskin," ungkapnya.
