Bisnis.com, JAKARTA— PT Jasa Marga (Persero) Tbk memastikan seluruh jalan tol di Jabodetabek tetap beroperasi secara normal, meskipun ada rencana pemogokan kerja yang dilakukan ribuan pekerja pintu tol pada 28 hingga 30 Oktober mendatang.
Corporate Secretary Jasa Marga Muhammad Sofyan menyatakan, pihaknya memastikan seluruh petugas operasional sejumlah 4000 orang siap melayani sekitar 2,3 juta volume lalu lintas di ruas tol tersebut
"Kami tidak segan mengambil langkah tegas untuk mengamankan fasilitas negara dan mengamankan pengguna jalan tol yang melakukan aktivitas ekonomi dan distribusi barang jasa," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (21/10).
Mengenai rencana pemogokan kerja karyawan yang menolak sistem outsorcing, Sofyan menegaskan bahwa Jasa Marga telah membentuk PT Jasa Layanan Operasi (JLO) untuk menjadikan tenaga alih daya menjadi karyawan tetap di PT JLO. Hingga saat ini, anak usaha Jasa Marga tersebut telah menjadikan 2.400 tenaga alih daya menjadi karyawan tetap.
Di sisi lain, Ketua Umum Serikat Karyawan Jalan tol Lingkar luar Jakarta (SKJLJ) Mirah Sumirat menyatakan, aksi mogok kerja nasional tersebut dilakukan dalam rangka menuntut direksi Jasa Marga untuk mengangkat 3000 pekerja kontrak di PT Jalantol Lingkarluar Jakarta (JLJ) menjadi karyawan tetap, bukan mengalihkannya ke anak perusahaan baru yakni PT JLO.
“Pada November 2015 ini seharusnya 3000 pekerja kontrak diangkat menjadi pekerja tetap di PT JLJ dan mendapat kesejahteraan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama yang berlaku, antara lain menerima upah setahun sebanyak 20 bulan gaji, bonus tahunan 5 bulan gaji, dan tunjangan lainnya,” ujarnya.
Mirah mengungkapkan, pekerja kontrak di PT JLJ tersebut semula adalah pekerja outsourcing PT Jasa Marga, yang pada Oktober 2013 dialihkan menjadi pekerja kontrak langsung dengan PT JLJ dan dijanjikan untuk diangkat menjadi pekerja tetap di PT JLJ pada November 2015.
Namun, ujarnya, alih-alih mengangkat karyawan kontrak tersebut, direksi Jasa Marga malah mendirikan anak perusahaan baru yakni PT JLO pada 2015. Untuk memenuhi kebutuhan pekerjanya, PT JLO berencana mengalihkan 3000 pekerja kontrak di PT JLJ ke dalam PT JLO.
Mirah menambahkan, para pekerja kontrak yang didukung oleh Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) tersebut akan melakukan unjuk rasa ke Bursa Efek Jakarta dan DPR RI pada 21 dan 22 Oktober mendatang. Bila tuntutan tidak dipenuhi, imbuh Mirah, pihaknya akan melakukan mogok kerja di seluruh gerbang tol yang dikelola oleh PT JLJ.
Sementara itu, dalam kesempatan yang terpisah, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan pihaknya berharap rencana pemogokan kerja tersebut tidak dilakukan. Pasalnya, aksi tersebut dinilai akan merugikan masyarakat pengguna jasa tol.
“Saya belum menerima laporan itu [aksi mogok kerja]. Saya harap tidak dilakukan. Kalau mereka ada urusan dengan manajemen, tidak bisa sampai merugikan masyarakat,” ujarnya.
Basoeki menambahkan, pihaknya akan berkoordinasi lebih lanjut dengan direksi Jasa Marga untuk mengantisipasi dampak yang bisa ditimbulkan oleh aksi tersebut.
