Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

TEMUAN BPK: KAI Perlu Perkuat Aturan Penerapan Tarif Progresif KRL

Dalam Ikthisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pelaksaan penyelenggaraan Public Service Obligation (PSO) pada Kereta Rel Listrik (KRL) belum sesuai dengan ketentuan.
MG Noviarizal Fernandez
MG Noviarizal Fernandez - Bisnis.com 13 Oktober 2015  |  14:17 WIB
KRL 12 Gerbong segera beroperasi dari Bogor ke Jakarta Kota. - JIBI
KRL 12 Gerbong segera beroperasi dari Bogor ke Jakarta Kota. - JIBI

Bisnis.com, BOGOR - Penerapan tarif progresif Kereta Rel Listrik yang dilakukan oleh PT KAI Commuter Jabodetabek yang telah ditetapkan sejak April 2015 tidak memiliki dasar hukum berupa panduan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan selaku regulator.

Dalam Ikthisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pelaksaan penyelenggaraan Public Service Obligation (PSO) pada Kereta Rel Listrik (KRL) belum sesuai dengan ketentuan.

Penyelenggaraan KRL itu disubkontrakkan kepada anak perusahaan PT KAI yakni PT KAI Commuter Jabodetabek (KCJ) . Sementara itu, pemerintah juga belum menetapkan tarif progresif sehingga terjadi inkonsistensi pengenaan tarif kepada penumpang dengan perhitungan penetapan tarif KRL.

Permasalahan ini, mengakibatkan pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan kewajiban publik untuk KRL tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

Selain itu, penyusunan tarif progresif tersebut, tidak dapat dilakukan penilaian dan perhitungan tarif realisasi sesuai dengan biaya riil yang bisa dilakukan.

Karena itu BPK merekomendasikan agar Menteri Perhubungan memerintahkan Dirjen Perkeretaapian agar konsisten menetapkan tarif KRL dan meningkatkan pengawasan pemberlakuan tarif KRL.

Menanggapi data ikthisar itu, Kepala Bidang Publikasi Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Agus Sujatno mengatakan Ditjen Perkeretaapian Kemenhub selaku regulator wajib menetapkan tarif progresif KRL sehingga pelaksaan tarif memiliki dasar hukum yang jelas.

“Kalau tidak memiliki dasar hukum dalam penetapan tarif berarti yang mengalami kerugian adalah pengguna jasa selaku konsumen dari KRL,” ujarnya, Selasa (13/10/2015).

Dalam penyusunan tarif progresif tersebut, menurutnya, Ditjen Perkeretapaian perlu mempertimbangkan kemampuan dan kemauan pengguna jasa untuk membayar sehingga tidak merugikan konsumen.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

kereta api krl
Editor : Stefanus Arief Setiaji
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top