Bisnis.com, TANGERANG--Pemerintah daerah perlu menerapkan sistem informasi terstruktur di bidang pertanian dan pangan selain membenahi infrastruktur guna menekan laju inflasi.
Pemerintah daerah tetap mengeluhkan tingginya inflasi yang mereka alami kendati sudah menerapkan rekomendasi dari Tim Pengendalian Inflasi di level daerah (TPID).
Oleh karena itu Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Aviliani menyarankan agar memperbaiki infrastruktur guna memperlancar distribusi bahan pangan. Di samping ini juga harus diterapkan sistem informasi bahan pangan yang simetris.
Menurut dia, daerah di Indonesia tidak terjadi informasi simetris, di Pasar Induk para pedagang bisa memainkan harga dalam sepuluh hari saja. "Mereka menahan lantas setelah sepuluh hari harganya jadi naik," katanya, di Tangerang, Selasa (13/10/2015).
Aviliani mencontohkan di Malaysia siapapun boleh menjual bahan pangan pokok tetapi dikasih batas atas margin sehingga tidak terjadi perbedaan harga. Sementara di Korea Selatan para petani dibekali ponsel dan setiap pagi diberikan info harga komoditas pertanian dan bahan pangan.
"Sistem informasi seperti itu yang mungkin pemerintah daerah terapkan," ujar Aviliani. Oleh karena itu pelaku pertanian dapat memantau pergerakan distrbusi beras maupun bahan pangan lain.
Komoditas pertanian menjadi penting lantaran porsinya dalam inflasi mencapai lebih dari 60%. Untuk beras sendiri kontribusinya sekitar 25% sedangkan 40% lainnya dari barang-barang makanan dan minuman.
