Bisnis.com, JAKARTA- Menteri Pertanian dan Sumber Daya Air Australia, Barnaby Joyce mengatakan negaranya memahami alasan pemerintah Indonesia untuk membatasi impor sapi sesuai kebutuhan dalam negeri.
Barnaby mengatakan kendati sangat menjaga laju impor sapi, Pemerintah Indonesia dalam menetapkan kebijakan hendaknya tetap berorientasi pada pemenuhan dan ketersediaan daging sapi di pasar.
Merupakan hal penting untuk memastikan ketersediaan daging dan produk pertanian lain di pasar sehingga kita dapat menjaga harga makanan di Indonesia tetap sesuai dan terjangkau, jelas Barnaby dalam kunjungannya ke Kementerian Pertanian RI.
Barnaby merujuk pada kebijakan pemerintah untuk menurunkan kuota impor sapi bakalan kuartal III lalu hingga 50.000 ekor, jauh dari angka yang diajukan para pelaku usahafeedloteryaitu impor sebesar 250.000 ekor.
Adapun, untuk kuartal terakhir, pemerintah menetapkan kuota impor sapi bakalan sebesar 200.000 ekor, jauh dari yang diajukan yaitu sebesar 400.000 ekor.
Selain itu, dalam diskusinya dengan Mentan RI Amran Sulaiman, Barnaby mengaku mendapat informasi bahwa Indonesia tidak hanya membutuhkan sapi, tetapi juga kerbau.
Menurut Barnaby, pihaknya telah mengajukan pada Pemerintah Indonesia untuk selalu terencana dalam mengajukan jumlah sapi yang akan diimpor karena Australia pun harus melakukan prosedur-prosedur untuk mempersiapkan sapinya.
Agak sulit jika kuota yang ditetapkan itu untuk jangka pendek [kuartalan] karena mencari produknya [sapi] harus saat itu juga. Petani kami memiliki visi jangka panjang. Rencana jangka panjang dibutuhkan sehingga mereka dapat menyiapkannya, kata Barnaby.
Dalam pertemuan tersebut, Barnaby pun menjanjikan akan membuka lebar peluang untuk Indonesia dapat mengekspor buah-buah tropis ke Negeri Kanguru seperti Manggis dan Salak.
Sementara itu, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menegaskan Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk hanya mengimpor sapi dalam kuantitas sesuai kebutuhan dalam negeri. Terkait apakah kuota impor sapi bakalan dikuotakan secara kuartal atau tahunan, dia mengaku hal tersebut tidak menjadi persoalan.
"Yang jelas rekomendasi tetap keluar sesuai kebutuhan," kata Amran.
