Bisnis.com, Jakarta--Achyar Abdul Mutholib, Managing Director-Container Shipping Division PT Samudera Shipping Service menilai integrasi multimoda dalam bidang logistik dapat diterapkan melalui regulasi yang diatur oleh pemerintah. Menurutnya, pemerintah harus mulai mengatur perjalanan aktivitas logistik dengan membedakan mobilitas barang masih bisa diangkut oleh truk, kapal, dan kereta api.
Dia mengatakan ongkos pengiriman barang melalui kapal yang masih dianggap mahal oleh pengguna jasa karena pelayaran harus menanggung beban yang tidak memberatkan angkutan darat dan kereta api. Untuk menjalankan kapal, dia harus mengeluarkan biaya lebih mahal dengan membeli bahan bakar minyak dengan harga industri yang membebani biaya operasional hingga 30%-40%.
"Kalau darat itu ada hidden cost yang dicover pemerintah. Seperti subsidi BBM dan perbaikan jalan yang dianggarkan lewat APBN. Laut butuh support dari sisi pelabuhan. Misalnya, biaya penanganan kontainer kosong itu diberikan keringanan," jelasnya, Kamis (8/10/2015).
Sementara itu, beban kebutuhan untuk membayar bongkar muat kontainer sebesar 3%-5% harus membuat perusahaan pelayaran memutar strategi agar bisa membawa muatan balik. Dia menjelaskan pihaknya kesulitan untuk menambahkan ukuran kapal untuk berhemat karena kedalaman kolam pelabuhan tidak mampu menampung kapal yang lebih besar.
Dia mencontohkan pada Pelabuhan Makassar hanya memiliki draf 9 meter sehingga tidak memadai untuk kapal beryukuran 1.500 TEUs. Hal yang sama juga terjadi di Palembang dan Banjarmasin yang mana draf pelabuhan hanya 5,5 m-6 m karena masih berada di kawasan sungai.
"Kita tidak punya banyak pilihan. Kita sandar di pelabuhan tertentu sehingga fasilitas yang ada mengikuti offering pelabuhan setempat. Saat ini kita enggak punya pilihan, terima kondisi yang ada," katanya.
