Bisnis.com, PEKANBARU – Belum disahkannya rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) Provinsi Riau telah mengganggu jalannya program pembangunan yang telah direncanakan oleh pemda setempat.
Kepala Dinas Cipta Karya Pekerjaan Umum Provinsi Riau Dwi Agus Sumarno mengatakan sejumlah proyek yang ada di bawah kewenangannya terpaksa batal direalisasikan karena terhambat RTRW.
“Program yang terhambat itu beragam, mulai dari program kerja pemerintah pusat, daerah provinsi hingga di tingkat kabupaten dan kota,” katanya, Rabu (7/10/2015).
Dia mencontohkan proyek pembangunan gedung di suatu wilayah, bila lokasi tempat dimana akan dibangun tersebut berada pada zona merah atau kawasan hutan, tentu saja rencana program itu tidak bisa dijalankan atau dibangun.
Akibat kondisi ini, bila dirinya diundang oleh kementerian terkait ke Jakarta dan pada pertemuan itu dibahas tentang salah satu syarat realisasi program adalah RTRW, dirinya memilih untuk pergi dan meninggalkan pertemuan itu.
Menurut dia, percuma bila menghabiskan waktu membahas program kerja dan rencana beragam pembangunan gedung dan fasilitas lain, bila kendala utamanya yaitu pengesahan RTRW tidak kunjung diselesaikan.
“Jadi kami ambil langkah keluar dari pertemuan kalau sudah sampai pada syarat utama program itu harus ada RTRW, dari pada tidak dapat apa-apa dan menghabiskan waktu diam saja, ya kami keluar,” katanya.
Dia mengharapkan pihak terkait dalam penyelesaian RTRW Riau ini dapat segera menyelesaikan tugas dan tanggung jawab tersebut, sehingga tidak lagi menghambat semua program kerja yang telah direncanakan.
Sebelumnya Pelaksana Tugas Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman mengatakan pihaknya tidak mengetahui pasti di mana kendala sehingga pengesahan RTRW Riau ini belum juga dapat dilaksanakan.
“Entah kenapa susah betul pengesahannya, terus terang kalau masalah itu [RTRW] tidak tahu lagi saya bagaimana,” katanya saat pertemuan dengan pengusaha pada pelantikan Apindo Riau pekan lalu.
Menurut dia, pemprov tidak dapat mengeluarkan beragam izin usaha bila sudah berkaitan dengan RTRW. Untuk itu dia mengharapkan pengertian dari pengusaha atas kondisi yang terjadi saat ini.
Pemerintah Kota Dumai beberapa waktu lalu bahkan juga menyampaikan keluhannya kepada Pemprov Riau tentang kendala dalam realisasi investasi di daerah itu.
