Bisnis.com, JAKARTA--Asosiasi Logistik Indonesia menilai rencana pemerintah menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak berdampak pada penurunan biaya logistik. Ketua Asosiasi logistik Indonesia Zaldy Ilham Masita mengatakan penurunan harga BBM setidaknya menyentuh 10% dari harga jual sekarang agar biaya logistik dapat ditekan.
Seperti diketahui, pekan ini pemerintah berikhtiar untuk mendongkrak daya beli masyarakat diantaranya melalui penurunan harga BBM dan pemangkasan bunga kredit perbankan. Wacana ini akan masuk pada runtutan paket ekonomi tahap III.
Ini tidak akan berdampak pada penurunan biaya logistik terutama biaya transport karena sekarang ini pungutan-pungutan terhadap logistik juga bertambah, jelasnya, Senin (5/10).
Dia menuturkan pemerintah seharusnya memangkas biaya-biaya yang memberatkan logistik ketimbang menurunkan harga BBM baik Solar maupun Premium.
Pungutan-pungutan yang dinilainya sangat memmberatkan logistik antara lain biaya gudang dan Regulated Agent di bandara yang naik hingga 100%, serta pungutan di pelabuhan seperticost recoverydari operator pelabuhan untuk setiap kontainer ekspor-impor.
Lebih lanjut, dia menjelaskan penurunan harga BBM akan berdampak pada naiknya subsidi BBM yang bisa mengurangi dana pembangunan infrastruktur karena rupiah akan semakin melemah. Dia mengusulkan penurunan biaya logistik dapat dipangkas dari pungutan oleh BUMN dan pemerintah daerah.
"Pemerintah jangan gegabah dalam menaikkan subsidi BBM agar daya beli masyarakat naik. Belum tentu BBM turun maka biaya logistik turun karena ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi," katanya.
Zaldy menambahkan penurunan BBM akan berdampak pada angkutan darat terutama truk tetapi industri pelayaran tidak memperoleh benefitnya. Pada pelayaran, jelasnya, pemilik kapal sudah tidak lagi memakai BBM bersubsidi sejak lima tahun lalu.
