Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah perlu memberi perhatian khusus kepada Goal 16 dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) tentang antikorupsi dan tata kelola demi menciptakan masyarakat yang damai, berkeadilan, dan inklusif di Indonesia.
Direktur Program Transparency International Indonesia Ilham Saenong mengatakan jika hal tersebut tidak diwujudkan maka target-target SDGs yang lain tidak akan terwujud.
“Implementasi pembangunan dan pembiayaan pembangunan hanya akan efektif apabila korupsi dicegah dan dikurangi,” katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (29/9/2015).
Hal itu disampaikan setelah menghadiri Deklarasi Dukungan Open Government Partnership (OGP) terhadap Agenda Pembangunan 2030 di Gedung PBB New York, 27 September 2015.
Setidaknya sepuluh perwakilan Organisasi Masyarakat Sipil Indonesia hadir dalam deklarasi ini diantaranya Walhi, International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Prakarsa, TII, dan Kontras.
Dia mengatakan masyarakat di Tanah Air tak kunjung sejahtera, meskipun triliunan dana pembangunan digelontorkan setiap tahunnya. Dia menduga korupsi akibat dari tata kelola pemerintah yang buruk menjadi penyebabnya.
“Akibatnya manfaat pelayanan publik dan pengadaan barang jasa pembangunan tidak sampai pada masyarakat yang paling membutuhkan,” ucap Ilham.
Merujuk Corruption Perception Index Indonesia yang dirilis Transparency International pada 2014 Indonesia menempati posisi 107 dari 175 negara yang disurvei. Indonesia memeroleh skor 32 dalam skala 0-100. Angka nol menunjukkan negara paling korup dan angka 100 untuk yang paling bersih. Artinya, Indonesia masuk dalam kategori negara dengan tingkat persoalan korupsi yang tinggi di birokrasi, lembaga-lembaga politik, dan peradilan.
Dalam Goal 16 SDGs di antaranya menegaskan pentingnya tata kelola dan menekan korupsi. Masyarakat harus terlibat sejak kebijakan dibuat dan program pembangunan dilaksanakan.
“Keterlibatan tersebut bersifat subtantif, bukan hanya sebagai stempel atau gimmick saja,” jelasnya.
Agenda Pembangunan 2030 yang dirumuskan dalam 17 Goal SDGs telah mengubah paradigma pembangunan secara signifikan. Dian Kartikasari Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) yang hadir dalam High Level Panel Pembangunan Berkelanjutan yang diadakan Beyond 2015 pada hari yang sama dalam Sidang Umum PBB, menegaskan SDGs menempatkan masyarakat sebagai pusat atau diartikan sebagai tujuan akhir, maupun sebagai pelaku aktif dalam pembangunan.
Dian menegaskan prinsip leave no one behind dalam SDGs harus dimaknai kelompok-kelompok rentan yang selama ini sering diabaikan dalam agenda pembangunan. Kelompok miskin, kaum rentan, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, pekerja migran, dan masyarakat adat harus mendapat prioritas pertama sebelum membicarakan yang lain.
"Selama ini mereka sering tersingkir dalam proses penentuan kebijakan dalam pembangunan,” ujar Dian.
Dia melanjutkan pembangunan masyarakat yang damai, berkeadilan, dan inklusif sebagai cita-cita Goal 16 SDGs dapat diwujudkan melalui penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan terbuka. Misalnya dengan menggunakan platform OGP dan pengalaman Indonesia selama 4 tahun terakhir sebagai modal awal untuk membangun mekanisme dan tata kelola implementasi SDGs.
Dalam OGP dikenal kesetaraan antara wakil pemerintah dan masyarakat sipil dalam struktur dan mekanisme pengambilan kebijakan. Selain itu disediakan mekanisme review yang bersifat independen untuk lebih memperkuat akuntabilitas.
Sebanyak 66 negara pendukung OGP diharapkan menjalankan Agenda Pembangunan (SDGs) 2030 dengan platform OGP seperti model kepemimpinan, mekanisme pengambilan keputusan, rencana aksi dan monitoring SDGs. Indonesia adalah pendiri OGP pada 2011 bersama tujuh negara lain, seperti Amerika Serikat, Inggris, Meksiko dan Brazil, Filipina dan India.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
