Bisnis.com,JAKARTA—Wakil Presiden Jusuf Kalla menyambut baik partisipasi masyarakat sipil dalam implementasi program pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals/ SDG).
“Goal 17 mengamatkan partnership dengan organisasi masyarakat sipil. Tidak perlu ada saling curiga,” katanya dalam keterangan resmi yang diterima Bisnis.com, Sabtu (26/9/2015).
Hal itu disampaikan saat pertemuan dengan sekitar 10 wakil organisasi masyarakat sipil (civil society organization/ CSO) dari Indonesia yang juga hadir di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 25-27 September.
Pertemuan sekitar satu jam itu berlangsung di kantor Perutusan Tetap Republik Indonesia PBB di New York. Wakil Presiden Jusuf Kalla didampingi Menteri Luar Negeri Retno Lestari Marsudi.
Hadir dalam pertemuan itu di antaranya Sugeng Bahagijo, Direktur International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), Dian Kartika (Sekjend Koalisi Perempuan Indonesia), Wahyu Susilo (Migrant Care), Haris Azhar (Kontras), Abetnego Tarigan (Direktur Eksekutif Walhi), dan Darmawan (Oxfam Indonesia).
Sugeng Bahagijo menyampaikan SGD adalah versi global rencana pembangunan jangka menengah (RPJM). Bila pemerintah segera mengimplementasi program PBB yang berisi 17 target dan 169 sasaran itu, pencapaian program pembangunan pemerintah yang tercantum dalam RPJM juga akan lebih cepat.
Hanya saja, berbeda dengan program program pembangunan milinium (milinieum development goals/ MDG) 2000-2015, pelaksanaan SDG 2030 menuntut pemerintah lebih terbuka (inklusi) dengan melibatkan masyarakat sipil.
“Tidak hanya saat membuat laporan tapi juga menyusun konsep indikator, dan implementasi,” ujarnya.
Hariz Azhar menambahkan partnership perlu melibatkan perwakilan dari kelompok marginal seperti perempuan, anak, dan masyarakat adat yang selama ini terabaikan.
Oleh karena itu, Wakil CSO ini mengusulkan langsung kepada Jusuf Kalla agar pemerintah membentuk sekretariat bersama untuk menghimpun keterlibatan berbagai pihak dalam implementasi SDG.
Sejalan dengan pemikiran itu, SDG, kata Jusuf Kalla, tidak mungkin dijalankan tanpa peran serta CSO karena keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah. “Pemerintah dan CSO perlu memikirkan bentuk partnership itu,” katanya.
