Bisnis.com, JAKARTA -- Himpunan Peternak Unggas Lokal Indonesia (Himpuli) meminta kepada pihak kepolisian untuk meningkatkan pengawasan terkait peredaran produk hewan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Dalam UU No. 18/2009 yang direvisi dengan UU No. 41/2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dinyatakan bahwa produk hewan yang diproduksi atau dimasukkan ke Indonesia wajib disertai sertifikat veteriner [sehat] dan sertifikat halal.
"Kami minta bantuan dari kepolisian untuk meningkatkan pengawasan dan bertindak tegas terhadap pelanggar," kata Ade Zulkarnaen, Ketua Umum Himpuli, Jumat (18/9/2015).
Menurutnya, pelanggaran terjadi di hampir seluruh sektor, yakni produsen atau peternakan, suplaiyer, pedagang pasar, dan bahkan ritel modern. Artinya, kata Ade, pihak kepolisian perlu memeriksa seluruh sektor tersebut.
"Dalam rangka perlindungan konsumen dan penegakan hukum di sektor peternakan hal ini sangat mendesak," tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
