Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pengawas Persaingan Usaha mengimbau pemerintah tak agresif menargetkan swasembada daging sapi dalam jangka pendek dan mengulang kekeliruan pemerintahan sebelumnya.
Hal itu disampaikan Ketua KPPU Muhammad Syarkawi Rauf saat menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk memberi rekomendasi kebijakan komoditas pangan, khususnya terkait kelangkaan daging sapi yang terjadi sebulan terakhir.
Komisi independen itu menyarankan target swasembada sebaiknya realistis, yakni dicapai dalam waktu panjang, setidaknya 10 tahun atau dua kali masa kepemimpinan.
"Jangan sampai target swasembada dibuat agresif dan cenderung mengulangi kekeliruan yang terjadi di masa lalu," ujarnya di Kantor Wakil Presiden, Senin (14/9/2015).
Dia menyebutkan, pada periode kedua pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menargetkan swasembada daging sapi tercapai dalam lima tahun sampai 2014. Padahal di awal pemerintahan pada 2009, porsi impor daging sapi masih sebesar 60% dari total kebutuhan daging nasional.
Dalam kurun waktu lima tahun, pemerintah paling tidak harus menurunkan porsi impor daging minimal 10% per tahun. Faktanya, hal itu tak sebanding dengan porsi pertumbuhan populasi sapi lokal sehingga akan terjadi kelangkaan.
Selain membahas kelangkaan daging sapi, KPPU juga melaporkan kondisi kelembagaan. Antara lain terkait amandemen Undang-undang (UU) persaingan usaha dan peraturan presiden (Perpres) tentang kelembagaan.
