Bisnis.com, JAKARTA--Presiden Joko Widodo menegaskan pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 35.000 MW merupakan kebutuhan. Jika tidak, Indonesia akan masuk pada fase krisis energi pada 2019.
Teten Masduki, Kepala Staf Keprsidenan, mengatakan proyek 35.000 MW merupakan bagian dari strategi pembangunan ekonomi nasional. Ke depan, Jokowi-JK ingin kembali menghidupkan industrialisasi di Jawa, Kalimantan, Sumatra, Sulawesi, hingga Papua dan Nusa Tenggara yang akan membutuhkan pasokan energi dalam jumlah besar.
"Salah satu yang paling penting adalah sediakan sumber energi termasuk listrik. Tadi Pak Presiden jelaskan langsung ke saya, lebih tegas, bahwa 35.000 MW itu kebutuhan," kata Teten di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (10/9/2015).
.Apabila tidak digarap secara besar-besaran, lanjut Teten, banyak pengamat dan peneliti energi yang memperkirakan akan terjadi krisis energi pada 2019.
"Sebelum 2019 itu memang kita harus betul-betul siapkan sesuatunya sebelum krisis energi itu terjadi," ujarnya.
Pemerintah tidak ingin laju pembangunan terhambat krisis energi dan rumah tangga mengalami byar pet. Apalagi, pertumbuhan konsumsi listrik mencapai 1,2%-1,5% lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional.
Teten menambahkan apabila proyek ini ditunda atau dipangkas menjadi 16.000 MW-18.000 MW seperti yang diungkapkan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli, pasokan listrik tidak akan cukup untuk kebutuhan empat tahun ke depan.
