Bisnis.com, JAKARTA--Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menilai penggunaan angkutan umum oleh masyarakat masih tergolong rendah. Wakil Ketua Bidang Riset dan Advokasi Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno menyebutkan angkutan di pedesaan di Jawa Tengah, misalnya, hanya tinggal 25% yang masih eksis melayani penumpang dalam kurun 10 tahun terakhir.
Menurutnya, semakin menurunnya kualitan layanan transportasi publik akan menggeret persoalan lain seperti kerugian sosial ekonomi seperti yang terjadi di Jakarta. Kemacetan yang terjadi di Ibu Kota itu telah menyebabkan kerugian senilai Rp68,2 triliun per tahun.
"Peran kepala daerah untuk menciptakan transportasi yang humanis sangat besar," katanya, Selasa (8/9/2015).
Dia menjelaskan bahwa kepala daerah sangat berperan dalam menggiring warganya untuk beralih ke transportasi publik.
Program pancingan oleh Kementerian Perhubungan berupa sumbangan 3.000 unit bus kepada pemerintah daerah melalui program bus rapid transit, terangnya, akan sia-sia apabila tidak dibarengi dengan sumber daya manusia yang handal.
"Program 3.000 bus mengharuskan Pemda menyiapkan kelembagaan dan SDM yang handal pula di daerah. Dan itu bukan hal yang mudah disiapkan dalam waktu singkat, tapi harus ada," ujarnya.
Dia memprediksi pelayanan transportasi di daerah akan semakin memburuk selama lima tahun ke depan dan menambah beban biaya transportasi warga. Saat ini, setiap rumah tangga harus mengeluarkan 20%-30% pendapatannya per bulan untuk bermobilitas dengan transportasi umum.
Sementara itu, paparnya, beberapa negara sudah berhasil meringankan beban warga melalui sistem transportasi publik yang dibangun, misalnya Singapura yang hanha berkisar 2%-3% dari pendapatan warga per bulan, China sebesar 7%, dan Perancis hanya 3%.
"Mengukur negara maju atau tidak itu bukan dihitung dari banyaknya kendaraan pribadi," ucap Djoko.
