Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintah diminta segera melaksanakan deregulasi setelah melalui pertimbangan yang komprehensif dari berbagai aspek pemangku kepentingan.
Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) Sri adiningsih mengimbau pemerintah benar-benar menyiapkan perubahan kebijakan yang bisa menstimulasi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.
“Deregulasi harus disiapkan dengan baik dan mendapat masukan dari semua pihak secara komprehensif,” katanya usai menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantornya, Senin (7/9/2015).
Dia menyebutkan pemerintah perlu melakukan deregulasi terhadap sejumlah kebijakan, seperti sektor perizinan, pengelolaan investasi, pengaturan perdagangan, ekspor dan impor, dan penurunan pajak.
“Kalau itu segera diluncurkan maka dampaknya lebih cepat dan bisa segera dilaksanakan,” sambungnya.
Dia mengaku deregulasi sebenarnya membutuhkan waktu yang panjang.
Namun dia berharap pemerintah segera merampungkan perubahan kebijakan di tengah pelemahan ekonomi.
Jika tak ada perubahan dan penguatan yang signifikan, Sri khawatir tren penurunan ekonomi akan terus berlangsung pada masa yang akan datang.
Sofjan Wanandi, Ketua Tim Ahli Wakil Presiden, menambahkan pertemuan Watimpres dan Wapres JK membahas strategi pertumbuhan ekonomi secara cepat.
Sejumlah masukan yang disampaikan anggota Watimpres antara lain terkait percepatan pembangunan infrastruktur, penguatan koordinasi antar departemen dan pemerintah daerah, serta pengawasan kebijakan.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan paket kebijakan ekonomi akan terdiri dari empat aspek. Antara lain, terkait fiskal dan keuangan, deregulasi 160 aturan terkait investasi sektor industri dan perdagangan, insentif percepatan pembangunan smelter, serta aspek pangan.
