Bisnis.com, JAKARTA - Lembaga legislatif DPR RI menilai percepatan realisasi anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dapat mendorong terlaksananya Program Sejuta Rumah.
Adapun penyerapan dana dari program pengembangan perumahan per 2 September 2015 baru terealisasi 13,19% dari total alokasi sebesar Rp7,7 triliun. Sedangkan program pengembangan pembiayaan perumahan sebesar Rp561 miliar baru terpakai 2,22%. Kementerian PUPR menargetkan agar dana mampu diserap hingga 93% sampai akhir 2015.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Muhidin Mohamad Said menuturkan adanya penyerapan anggaran berbanding lurus dengan pemenuhan kebutuhan hunian dari segi suplai dan permintaan.
Setiap tahun, jumlah defisit hunian (backlog) bertambah 400.000 unit, sedangkan suplainya belum sebanyak angka itu. Adanya Program Sejuta Rumah telah membantu memenuhi permintaan pasar, sehingga terjadi pertumbuhan yang positif.
Dari segi suplai, dia juga menginginkan agar segmen masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), terutama kalangan nelayan menjadi prioritas. “Kita mau supaya nelayan mendapatkan prioritas khusus dan Pak Menteri Basuki sepakat dengan itu,” ujarnya pada Bisnis.com setelah melakukan rapat bersama Kementerian PUPR di Kantor DPR, Rabu (2/9/2015).
Terkait masalah pembiayaan, Muhidin berkomitmen membantu agar anggaran tahun depan bisa lebih besar, terutama instrumen fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Adanya skema pembiayaan ini terbukti manjur menggenjot daya beli melalui cicilan KPR 5% per bulan dengan tenor 20 tahun.
Lembaga DPR pun saat ini masih membahas Undang-undang Tabungan Perumahan (Tapera) yang direnanakan selesai sebelum akhir 2015. Salah satu komponen penting yang masih didiskusikan ialah komposisi jumlah iuran dari perusahaan dan pekerja.
“Kalau ini bisa berjalan dengan baik, skema pembiayaan disiapkan, pembebasan lahan lancar, dan Pemda ikut turun tangan, target tahun depan minimal bisa mencapai 1,2 juta unit rumah,” pungkasnya. []
