Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintah berupaya untuk mensinergikan agenda pembangunan infrastruktur darat dan laut melalui pengembangan konsep berbasis wilayah.
Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Hermanto Dardak mengatakan agenda pembangunan di Kementerian PUPR dilakukan secara terpadu berbasis pengembangan wilayah.
Sementara itu, Kementerian PUPR juga tidak melupakan visi nawa cita Presiden untuk mengembangkan tol laut sebagai fokus pembangunan.
“Pelabuhan menjadi inti pembangunan kota maritim dalam pengembangan WPS yang sedang kami susun. Untuk itu kami perlu masukan dari Kemenhub,” kata Hermanto seperti dikutip dari laman resmi Kementerian PUPR, Senin (24/8/2015).
Hal tersebut disampaikannya dalam diskusi bersama Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Bobby R. Mamahit belum lama ini.
Dalam kesempatan tersebut, Hermanto Dardak mengungkapkan pertemuan tersebut sangat penting bagi BPIW. Hal ini tidak terlepas dari salah satu esensi pembentukan BPIW itu sendiri, yaitu untuk mengembangkan wilayah pertumbuhan melalui WPS (Wilayah Pengembangan Strategis).
“Agar tidak terjadi benturan dengan program pembangunan pelabuhan yang dicanangkan oleh Kemenhub, maka penyatuan program yang sedang disusun oleh Kemenhub dan BPIW harus selaras,” kata Hermanto.
Pandangan senada diutarakan oleh Dirjen Bobby R. Mamahit yang menyatakan bahwa selama ini, beberapa pelabuhan yang dibangun oleh Kemenhub belum berfungsi optimal dikarenakan minimnya dukungan infrastruktur setelah pelabuhan itu terbangun.
“Oleh karena itu, kita sekarang kalau ingin membangun pelabuhan, kita minta Pemprov atau Pemda setempat untuk membangun jalannya terlebih dahulu. Supaya pelabuhan itu nantinya tidak hanya menjadi ‘pelabuhan ikan’, pelabuhan yang hanya disinggahi oleh ikan saja,” katanya.
Bobby menyambut baik itikad BPIW untuk menyelaraskan rencana pembangunan agar bisa bersinergi. Bobby mengatakan bahwa Kementerian Perhubungan menerima masukan dari BPIW untuk pembangunan ataupun pembenahan di beberapa WPS.
Seperti wacana menjadikan Pulau Madura sebagai kawasan industri baru, atau juga rencana pembangunan pelabuhan baru di selatan Jawa selain Cilacap. Diharapkan melalui koordinasi dan sinergi lintas Kementerian ini, infrastruktur PUPR dapat lebih berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
