Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyatakan membutuhkan dana hingga Rp275 triliun untuk mencapai target 100% akses sanitasi layak hingga 2019.
Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR Dodi Krispratmadi mengatakan kemampuan pendanaan pemerintah melalui APBN hanya sanggup mengisi sekitar 20%.
Pencaipaian akses sanitasi layak hingga akhir 2014 lalu tercatat baru mencapai 61%. Dengan demikian, untuk mencapai target 100% akses sanitasi layak di 2019, pertumbuhan akses tahunan setidaknya mencapai 8%.
“Ini empat kali lipat dari realisasi pertumbuhan tahunan selama ini yang umumnya hanya 2%. Jelas ini target yang sangat tinggi dan butuh kerja keras untuk mencapainya,” katanya, Selasa (11/8/2015)
Sementara itu, hingga saat ini kurang dari 10 daerah yang memiliki peraturan daerah tentang pengolahan limbah rumah tangga. Hal ini relatif menyulitkan pencairan anggaran pemerintah untuk program pengolahan limbah.
Dodi mengatakan sasaran pemerintah saat ini terutama adalah untuk meningkatkan kesadaran pemerintah daerah untuk memprioritaskan penanganan sanitasi wilayah. Untuk mencapai target 100% sanitasi layak, sekitar 40% pendanaannya diharapkan dari APBD setempat.
Sementara itu, menurutnya realisasi anggaran daerah untuk sanitasi selama ini kurang dari 10%. Hasilnya, dalam 35 tahun terakhir, perkembangan akses sanitasi layak tidak berkembang signifikan. Dodi mengatakan anggaran 20% dari pemerintah diharapkan dapat menjadi pancingan bagi pemda untuk meningkatkan pelayanan sanitasi dan bagi masyarakat untuk lebih sadar hidup bersih.
