Bisnis.com, JAKARTA -- Organisasi Gabungan Angkutan Darat (Organda) Provinsi DKI Jakarta menilai program mudik gratis yang diselenggarakan oleh sejumlah instansi termasuk pemerintah harus melibatkan peran pengusaha angkutan umum di Ibu Kota dan daerah.
Ketua Organda DKI Jakarta Shafruan Sinungan mengatakan program mudik gratis didominasi dengan menyewa armada bus lain yang tidak memiliki trayek tetap seperti bus antarkota antarprovinsi (AKAP).
Dari total arus mudik, dia menyebutkan peminat bus AKAP di Jakarta menurun hingga diatas 20%. Selain bertambahnya program mudik gratis, persaingan dengan moda transportasi lain seperti pesawat, kereta api, bahkan kendaraan pribadi sulit dilawan.
"Mudiknya pakai armada yang wilayah Jabodetabek, kembalinya pakai armada yang dari daerah asal. Kalau gitu kan semua menikmati. Kalau ini enggak, ini suka-suka nyewa dimana. Kita lihat banyak armada dari Jateng yang datang ke Jakarta kan," terangnya, Kamis (23/7/2015).
Dia berharap agar program mudik gratis dapat dikoordinasi oleh pemerintah. Keberadaan koordinator itu supaya menata penjadwalan sehingga dapat mengukur tingkat kepadatan lalu lintas di jalan raya. Menurutnya, pemerintah bisa bekerjasama dengan Organda untuk mengatur proses keberangkatan agar tidak terjadi penumpukan.
Program mudik gratis kan gratis buat pemudiknya, tapi dibayar dengan institusinya. Nah, ini harus dibuat merata dan terkoordinir, katanya.
