Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintah membantah proyek infrastruktur yang digagas Kabinet Kerja serupa dengan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia era Kabinet Indonesia Bersatu, yakni Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil menegaskan percepatan proyek yang digagas pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla berfokus mematangkan tahap perencanaan terlebih dahulu sebelum menawarkannya kepada investor.
Tahap perencanaan yang dimaksud bukan hanya terkait studi kelayakan (feasibility study), tetapi juga desain rekayasa detail, lokasi, dan perhitungan teknis akuntansi.
“Bukan [semacam proyek MP3EI]. Kami mengadakan semacam perencanaan. Kalau mau bangun harus sudah terencana, ada studi kelayakan, detail enginering, lokasinya dimana,”ujarnya di Kantor Wakil Presiden, Rabu (15/7/2015).
Dengan persiapan perencanaan yang matang, pemerintah akan mudah melanjutkan ke tahap penawaran, pelelangan, pengadaan barang dan jasa, serta eksekusi pembangunan secara tepat waktu.
“Kalau kontraktor menang tender, mereka tinggal bangun,” tegasnya.
