Bisnis.com, JAKARTA — Untuk mendukung realisasi Program Sejuta Rumah, perusahaan-perusahaan pengembang yang tergabung dalam Realestate Indonesia (REI) Banten membentuk empat tim khusus kelompok kerja.
Ketua DPD REI Banten Solaeman Soemawinata menyampaikan empat tim terdiri dari kelompok kerja segi suplai, kelompok kerja segi penjualan, kelompok kerja segi perizinan, dan kelompok kerja sisi pendanaan.
“Kelompok suplai bertugas mendata, hunian apa dan dimana saja yang akan dibangun. Kemudian mereka terus meng-update data berdasarkan progres,” ujarnya dalam acara temu media bersama, Senin (13/7/2015).
Asosiasi, lanjut Solaeman, merencanakan membangun 5.000 unit hunian bersubsidi yang terdiri dari 4.000 unit rumah tapak dan 1.000 rumah susun sederhana milik (rusunami).
Selain 5.000 unit yang sudah didaftarkan dalam Program Sejuta Rumah, ternyata ada sekitar 25 pengembang sudah membangun rumah bersubsidi sejumlah 4.700 unit per Juni 2015. Jadi, sepanjang tahun ini, REI Banten menargetkan pengembangan 10.000 unit hunian murah.
Kemudian, kelompok kerja kedua, yakni bidang penjualan bertugas menjemput “bola” kepada pasar yang dianggap potensial. Dalam waktu dekat, pihaknya berencana melayangkan surat ke kantor-kantor instansi pemerintah yang memanjang di jalur Stasiun Maja hingga Stasiun Tanah Abang untuk menggaet konsumen pegawai negeri sipil (PNS)
Pendekatan terhadap PNS menjadi penting, karena sebagai calon pembeli potensial mereka belum mengetahui fasilitas uang tunai Rp4 juta dan uang muka Rp1,2 juta – Rp1,8 juta berdasarkan tingkat golongan yang disediakan oleh Badan Penyelenggara Tabungan Perumahan (Bapertarum) PNS.
Untuk menyasar segmen masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) lainnya, asosiasi bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dan Dinas Tenaga kerja untuk mendapatkan data kebutuhan warga yang belum memiliki hunian.
“Tim penjualannya dari REI Banten sendiri untuk mengarahkan suplai dari para pengembang. Karena Program Sejuta Rumah konteksnya lebih ke arah menyediakan rumah, bukannya menjual [rumah] untuk mendapatkan laba yang besar,” tutur Solaeman.
Kelompok kerja ketiga, yakni dari sisi perizinan bertugas mengoordinasikan berbagai persyaratan pembangunan rumah. Dalam hal ini, asosiasi bekerjasama dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten sebagai mitra.
Terakhir, kelompok kerja di segi pendanaan berfungsi mendorong pengembang mendapatkan kredit konstruksi dan membantu mengarahkan konsumen untuk menggunakan bantuan FLPP, yakni uang muka 1% dengan cicilan 5% sepanjang 20 tahun. Oleh karena itu, pihaknya menggaet Bank Tabungan Negara (BTN) sebagai stake holder pembiayaan perumahan.
“Bapertarum-PNS, BPN, dan Bank BTN termasuk dalam kelompok kerja kita, menjadi mitra sejajar, berdasarkan nota kesepahaman [MoU] yang sudah ditandatangani pada 3 Juni 2015 lalu,” ujarnya.
Adanya stake holder perumahan terkait dalam tim kelompok kerja seperti Bapertarum-PNS, BPN, dan Bank BTN, sambung Solaeman, membuat sistem kerja secara psikologis menjadi lebih mudah. Alhasil, proses perizinan dan pendanaan lebih mudah diurus.
Merujuk data dari BPJS Ketenagakerjaan Banten, dari satu juta peserta, 50% merupakan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sedangkan 25%-nya atau 250.000 jiwa belum memiliki hunian. Namun, menurut Solaeman jumlah defisit hunian (backlog) bisa melebihi angka tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
