Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com

Konten Premium

Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

KETERSEDIAAN PANGAN: Bulog Jangan Berorientasi Profit

Kinerja Badan Urusan Logistik (Bulog) yang terjebak pada orientasi profit dan melupakan fungsi sosialnya membuat badan itu tidak jarang menjadi sarang mafia impor beras dan kebutuhan pokok lainnya.
John Andhi Oktaveri
John Andhi Oktaveri - Bisnis.com 15 Juli 2015  |  17:37 WIB
KETERSEDIAAN PANGAN: Bulog Jangan Berorientasi Profit
Ilustrasi
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA—Kinerja Badan Urusan Logistik (Bulog) yang terjebak pada orientasi profit dan melupakan fungsi sosialnya membuat badan itu tidak jarang menjadi sarang mafia impor beras dan kebutuhan pokok lainnya.

Demikian dikatakan mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Laode Ida menanggapi soal pengelolaan dan kinerja badan tersebut.

Menurutnya, Bulog harus berfungsi sebagai penjamin ketersediaan pangan, bukan untuk bisnis. Bahkan diharapkan Bulog jadi pembeli produk petani dengan harga yang harus sama dengan harga pasar sehingga peluang mafia untuk berperan menjadi berkurang.

"Selama ini Bulog terjebak pada orientasi profit, sehingga lupa fungsi sosialnya. Akibatnya tak jarang jadi sarang mafia impor beras dan kebutuhan pokok lainnya bekerja sama dengan oknum-oknum pejabat dari Kemendag," katanya.

Namun demikian, dia menilai kondisi itu telah berubah. Laode mengatakan banyak hal yang telah dilakukan Kementerian Perdagangan saat ini untuk menjamin ketersediaan pangan. Selain itu, stabilitas harga terutama menjelang Lebaran tahun ini lebih terjamin. 

Hanya saja dia menyatakan bahwa untuk menghindari praktik mafia dan kemandirian, Menteri Perdagangan sebaiknya merangkap menjadi kepala Bulog. Apalagi badan itu bertanggung jawab menjamin ketersediaan pangan dan 14 kebutuhan pokok rakyat lainnya.

"Sebenarnya bisa-bisa saja atau sebaiknya  menteri perdagangan menjabat sebagai ex officio kepala Bulog untuk menjamin ketersediaan pangan dan kebutuhan rakyat lainnya," ujarnya, Rabu (15/7/2015). Konsep seperti itu, ujarnya sebenarnya sudah menjadi misi Presiden Jokowi ketika memaparkan pengelolaan Bulog di depan pimpinan DPD.

Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR, Irmadi Lubis mengatakan, saat ini Bulog berada di bawah koordinasi Kemendag secara tidak langsung. Karena itu, ujarnya, tidak salah kalau Mendag menjadi ex officio kepala Bulog karena hal itu itu pernah terjadi sebelumnya.

“Dulu Kemendag merangkap kepala Bulog. Tetapi sejak era Presiden Abdurrahman Wahid dipisahkan. Kemendag dipimpin oleh Jusuf Kalla dan Kepala Bulog dipimpin oleh Rizal Ramli,” ujarnya.

Dia menambahkan bahwa wakil presiden bisa menugaskan Kementerian Perdagangan untuk mengurusi Bulog ketika menyangkut masalah pasokan dan stabilisasi harga.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

kemendag perum bulog
Editor : M. Taufikul Basari
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top