Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah proyek infrastruktur dalam yang dicanangkan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla terancam dipangkas lantaran terkendala ketersediaan dana yang tidak memadai.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Basuki Hadimuljono menyatakan akan ada beberapa proyek yang harus ditunda realisasi pembangunannya pada tahun depan, jika anggaran infrastruktur yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan yang diusulkan.
Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Kementerian PU-Pera telah menyediakan tiga skenario kebijakan anggaran Kementerian PU-Pera 2016.
Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PU-Pera Velix Wanggai menyebutkan ketiga skenario tersebut antara lain adalah skenario ideal yaitu jika Kementerian PU-Pera memperoleh anggaran sesuai kebutuhan sebesar Rp178 triliun.
“Dengan skenario ideal, maka Kementerian PU-Pera dapat melaksanakan proses pembanguna sesuai dengan target RPJMN (rencana pembangunan jangka menengah nasional) 2015-2019,” kata Velix, Senin (6/7/2015).
Menurutnya, target pembangunan infrastruktur sesuai dengan RPJMN 2015-2019 yang dimaksud adalah pembangunan 65 bendungan, 1 juta jaringan irigasi baru, 3 juta rehabilitasi jaringan irigasi yang rusak, pembangunan 1.000 km jalan tol, 2.650 km jalan nasional, dan 29.000 meter jembatan baru.
Selain itu, Kementerian juga memiliki program pembangunan 100% akses air minum layak, 0% kawasan kumuh dan 100% akses sanitasi layak.
Di sektor perumahan, kementerian teknis tersebut memiliki target untuk membangun 550.000 unit rumah susun, 50.000 unit rumah khusus, 250.000 unit rumah baru dan 900.000 unit kredit kepemilikan rumah FLPP rumah tapak dan rumah susun.
Skenario kedua, katanya, adalah apabila Kementerian PU-Pera memperoleh anggaran sebesar Rp126 triliun. Dengan jumlah anggaran tersebut, maka skenario yang diterapkan adalah skenario moderat artinya Kementerian PU-Pera tetap dapat melaksanakan pembangunan sebagian proyek infrastruktur sesuai dengan RPJMN 2015-2019.
Skenario ketiga adalah skenario realistis yang diterapkan jika Kementerian PU-Pera hanya memperoleh anggaran RP102,5 triliun sesuai dengan pagu indikatif yang disetujui oleh Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Velix menuturkan dengan alokasi anggaran Rp102 triliun, maka ada beberapa proyek infrastruktur yang terancam tidak dapat direalisasikan pada 2016. “Kalau kebijakan yang digunakan itu skenario realistis, tahun depan kita tidak bisa membangun bendungan baru,” tuturnya.
