Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi serta Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia akan diberdayakan untuk melakukan studi perencanaan sejumlah proyek infrastruktur strategis 2016.
Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo mengatakan pemerintah akan lebih mengutamakan lembaga dan konsultan proyek dalam negeri dibandingkan dengan perusahaan asing untuk melakukan studi perencanaan. Tidak hanya proyek pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah.
“Beberapa proyek misalnya pembangkit listrik, galangan kapal dan pelabuhan sudah kami arahkan ke sana [studi perencanaan oleh BPPT dan LIPI],” ujarnya di Kantor Wakil Presiden, Senin(6/7/2015).
Hal itu bertujuan meningkatkan kemampuan sumber daya nasional dan meningkatkan kandungan lokal di Tanah Air.
Menurutnya, selama ini anggaran studi perencanaan tercatat 2%-5% dari total anggaran proyek, tetapi dampaknya bisa mencapai 90% dari seluruh proses pembangunan.
Jika kegiatan perencanaan dilakukan oleh lembaga nasional, nantinya pengadaan barang dan jasa bisa diutamakan menggunakan produk dalam negeri.
“Selama ini kalau studinya oleh asing, procurement barang dan jasanya dari luar negeri semua,”ungkapnya.
Sebagai informasi, sebelum pemancangan tiang perdana (groundbreaking), sebuah proyek harus melalui beberapa tahap perencanaan, antara lain tahap referensi (term of reference), studi kelayakan (feasibility study), dan desain rekayasa detail (detail engineering design).
