Bisnis.com, JAKARTA—PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. menargetkan bakal menggaet seluruh instansi milik pemerintah untuk menggenjot realisasi program sejuta rumah.
Direktur Utama Bank BTN Maryono menuturkan dalam program sejuta rumah yang diinisiasi pemerintah tersebut, pihaknya menargetkan mampu merealisasikan pemberian pembiayaan untuk 431.000 unit rumah hingga akhir tahun nanti.
Untuk mencapai target tersebut, Maryono mengungkapkan perseroan telah melakukan berbagai inovasi produk dan pelayanan, serta gencar menggaet instansi pemerintah.
“Kami akan ke semua BUMN [badan usaha milik negara] dan kementerian untuk menawarkan program sejuta rumah. Sekarang sudah ada 4 kementerian yang bakal bekerja sama,” ujar Maryono di Jakarta, Senin (29/6).
Adapun kemarin (29/6), perseroan resmi menggaet Kementerian Pariwisata untuk menawarkan program sejuta rumah dengan menandatangani nota kerja sama oleh Menteri Pariwisata Republik Indonesia Arief Yahya dan Maryono.
Selain menawarkan fasilitas kredit pemilikan rumah (KPR), Maryono menuturkan dari kerja sama ini, pihaknya juga menawarkan layanan perbankan lainnya termasuk pembukaan tabungan perumahan.
Nantinya, tambah Maryono, emiten berkode saham BBTN tersebut juga akan memberikan fasilitas pembiayaan bagi usaha kecil dan menengah (UKM) di sektor pariwisata. Di antaranya yakni memberikan kredit bagi 1000 UKM di kawasan wisata yang berniat memiliki homestay.
Adapun, Maryono mengklaim BTN telah melakukan berbagai langkah strategis untuk mengakselerasi program sejuta rumah. Di antaranya, perseroan menawarkan program KPR dengan uang muka 1% untuk pembelian rumah susun milik (Rusunami) dan rumah tapak.
Selain itu, BTN juga menawarkan suku bunga KPR sejahtera FLPP sebesar 5% dengan cicilan tetap hingga 20 tahun dan perlindungan asuransi jiwa serta kebakaran. Maryono melanjutkan pihaknya juga telah mempercepat proses pengurusan hingga persetujuan KPR menjadi hanya 3 hari kerja.
Sementara itu, Direktur Bank BTN Mansyur S. Nasution mengatakan sejak program sejuta rumah resmi diluncurkan pada April 2015, hingga kini perseroan telah merealisasikan pemberian KPR bagi 50.000 unit.
“Jawa yang paling banyak, lalu Sumatera dan Kalimantan,” tutur Mansyur.
Untuk kian menggenjot realisasi tersebut, Mansyur mengungkapkan selain membidik instansi pemerintah, pihaknya juga menawarkan program tersebut kepada masyarakat umum.
Secara keseluruhan, Mansyur merinci, hingga kini porsi kredit di sektor properti masih mendominasi atau sebesar 89% dari total pinjaman yang disalurkan perseroan.
Dari porsi tersebut, lanjut Mansyur, sebanyak 58% merupakan kredit non-subsidi, sedangkan sisanya atau sebesar 42% adalah pinjaman subsidi.
Adapun, Menteri Pariwisata Arief Yahya menuturkan di Kementerian Pariwisata ada 2.500 karyawan yang bisa memperoleh manfaat dari kerja sama ini.
Selain itu, pihaknya juga telah meneken kesepakatan dengan BTN agar bisa mendapatkan KPR subsidi bagi UKM di tempat wisata.
"Yang penting bagi UKM yakni financing-nya terjangkau dan tidak memberatkan. Kami harapkan bisa untuk 1.000 unit,” tutur Arief.
