Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintah mengusulkan pengurangan jumlah penerima subsidi listrik pda 2016, dari semula 44 juta pelanggan menjadi hanya 15,5 juta pengguna yang tercakup dalam daftar masyarakat miskin.
Direktur Utama PLN Sofyan Basyir mengatakan pemerintah sedang mengajukan perubahan mekanisme pemberian subsidi listrik dari semula berbasis barang menjadi subsidi orang langsung. Hal itu dibahas dalam rancangan anggaran penerimaan dan belanja negara (RAPBN) 2016 oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Dia menyebutkan saat ini terdapat 44 juta rumah tangga yang memperoleh subsidi listrik karena berlangganan listrik golongan 450 VA dan 900 VA. Padahal menurut data pemerintah, jumlah masyarakat miskin hanya 15,5 juta rumah tangga.
“Kami lagi cari akurasi untuk yang mendapatkan subsidi listrik. Jumlah rakyat miskin 15,5 juta orang, nah itu yang harusnya berhak disubsidi,”ungkapnya usai bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla di kantornya, Selasa(30/6/2015).
Kendati demikian, pemerintah belum menentukan nilai subsidi yang akan diberikan kepada setiap pelanggan.
Wakil Presiden Jusuf Kalla menambahkan pemerintah harus menjamin bahwa subsidi diberikan sesuai dengan target yakni masyarakat berpendapatan rendah. Menurut dia, akan tidak adil jika subsidi diberikan kepada masyarakat yang tidak membutuhkan. Untuk itu, pemerintah merancang mekanisme pemberian subsidi langsung.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said mengatakan mekanisme penyaluran subsidi listrik diubah untuk mengurangi pemberian subsidi yang tidak tepat sasaran. Menurut dia, saat ini pemerintah sedang mengevaluasi basis data penerima subsidi listrik melalui kartu sakti agar bisa lebih akurat.
Kementerian ESDM sendiri mengajukan nilai subsidi listrik 2016 sebesar Rp73 triliun atau meningkat dari porsi subsidi tahun lalu yang hanya Rp66 triliun. Padahal jumlah penerima subsidi berdasarkan perubahan konsep tersebut menurun.
Terkait dengan hal ini, Sofyan mengatakan nilai subsidi listrik yang diusulkan masih menggunakan perhitungan jumlah penerima subsidi 44 juta rumah tangga, belum memakai perhitungan menurut mekanisme yang baru.
“Nah itu baru usulan, karena kami masih pakai yang 44 juta tadi, mungkin ada perubahan, saya tidak tahu,”imbuhnya.
