Subsidi Listrik Bakal Dikurangi, DPR Marah?

Bisnis.com, JAKARTA -  Anggota Komisi IX DPR RI Ecky Awal Mucharam menyoroti pemerintah yang mulai tahun 2016 mendatang berencana mengurangi subsidi listrik untuk dua golongan rumah tangga yakni 450 VA dan 900 VA, yang banyak dipakai di tengah masyarakat.

"Pemerintah tidak punya alasan yang kuat untuk mencabut subsidi listrik karena sasaran subsidinya jelas yaitu masyarakat kelas bawah," kata Ecky Awal Mucharam dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (20/6/2015).

Menurut dia, rencana pengurangan tersebut dinilai bakal menyengsarakan mengingat kondisi perekonomian saat ini di sejumlah bidang dinilai masih terpuruk.

Apalagi, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga mengingatkan daya beli masyarakat yang sudah lemah setelah pencabutan subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Ia berpendapat bahwa penurunan daya beli itu juga telah berdampak kepada melambatnya kinerja sejumlah sektor rill sehingga menurunkan produksi serta berpotensi meningkatkan jumlah pengangguran.

Untuk itu, lanjutnya, pengurangan subsidi yang akan berakibat kepada terciptanya kenaikan tarif listrik tersebut juga dinilai dapat menjadi pukulan telak yang mematikan.

Sebagaimana diwartakan, pelanggan PLN pada Juni 2015 akan membayar tagihan listrik sesuai dengan tarif baru, karena kenaikan mulai diterapkan pada Mei lalu.

Manajer Niaga PT PLN Wilayah Sumsel Jambi dan Bengkulu (S2JB) Mucktar di Palembang, Senin (1/6), mengatakan, kenaikan tarif tenaga listrik ini terasa pada Juni bagi pelanggan pasca bayar, tapi bagi pelanggan pra bayar sudah terasa ketika membeli token listrik pada awal Mei lalu.

"Kenaikan tarif tenaga listrik ini menjadi yang pertama pada tahun ini karena pada awal tahun lalu justru turun. Terjadi perubahan ini karena dipengaruhi fluktuatifnya nilai dolar dan harga minyak dunia," katanya.

Ia mengatakan, kenaikan tarif listrik ini sudah disosialisasikan ke pelanggan melalui pemberitaan media massa dan melalui laman www.pln.co.id.