Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional mengimbau lembaga peneliti di Indonesia untuk menerjemahkan pemikiran teoritis dengan ideal agar bisa diimplementasikan secara nyata oleh pembuat kebijakan.
Hal itu disampaikan Menteri PPN/Bappenas Andrinof Chaniago dalam dialog antara lembaga pembuat kebijakan dan lembaga peneliti terkait dengan peningkatan kualitas kebijakan publik di Indonesia di Universitas Gadjah Mada, Jumat(12/6/2015).
“Kami imbau peneliti selalu memperhatikan sisi manfaat dari penelitian dan menerjemahkan pemikiran teoritis terkait pembangunan ke langkah yang lebih operasional,” ujarnya seperti dikutip dalam siaran pers yang diterima Bisnis.com, Jumat(12/6/2015).
Bagi lembaga pembuat kebijakan, penggunaan hasil penelitian akan membantu pengambilan strategi dan kebijakan dalam menjalankan agenda pembangunan.
Saat ini Indonesia tengah dalam perjalanan menuju sepuluh besar kekuatan ekonomi dunia pada 2025. Salah satunya melalui peralihan dari ekonomi berorientasi sumber daya alam menjadi sumber daya manusia serta berbasis inovasi.
“Untuk melangkah ke arah tersebut, sangat diperlukan aksesibilitas, ketepatan waktu, dan relevansi penelitian terhadap prioritas pembangunan,” sambungnya.
Menurut Andrinof, para peneliti berperan membuat riset kebijakan sebagai rekomendasi berdasarkan perlengkapan dan bukti ilmiah. Peneliti dapat menyumbang konsep, pemikiran, penemuan, teori, dan pendekatan baru yang dimanfaatkan oleh pemerintah untuk melaksanakan agenda prioritas pembangunan.
Yodi Mahendradhata, Direktur Pusat Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan (PKMK) Universitas Gadjah Mada, menambahkan harapan agar dikembangkan penelitian yang dapat memperkuat kebijakan kesehatan di Indonesia sehingga berkontribusi terhadap peningkatan status kesehatan masyarakat.
“Tidak semata menjadi menara gading yang hanya bermanfaat untuk kepentingan akademis,” tandasnya. []
