BPK: Laporan Keuangan Kemenpan Lampaui Standar Efisiensi

Bisnis.com, JAKARTA -  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai laporan keuangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) telah memenuhi dan melampaui standar efisiensi dan akuntabilitas pemanfaatan anggaran yang berlaku saat ini.

"Laporan keuangan Kementerian PAN-RB melampaui standar efisiensi dan akuntabilitas pemanfaatan anggaran, serta telah menunjukkan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang baik," ujar anggota III BPK Eddy Mulyadi Soepardi dalam acara Penyerahan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian PAN-RB tahun 2014, di Jakarta, Kamis (4/6/201).

BPK menyatakan pengelolaan anggaran yang baik ini meminimalkan risiko inefisiensi yang masih banyak mendera beberapa instansi pemerintah, baik di pusat maupun di daerah.

BPK berharap Kementerian PAN-RB mampu mendorong aparatur sipil negara (ASN) untuk selalu mematuhi amanat undang-undang, yakni bekerja secara akuntabel, profesional, berintegritas, dan loyal.

"Semangat revolusi mental yang digalakkan oleh Kementerian PAN-RB saat ini sangat penting dalam meningkatkan efektivitas kinerja instansi pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan laporan keuangan," jelas Eddy Mulyadi.

Dia menilai apabila mentalitas aparatur berhasil dibina dengan baik, maka akan berdampak pada peningkatan kinerja instansi pemerintah, dan pada gilirannya akan berpengaruh baik dalam penyusunan laporan keuangan yang bersih dan sehat. Dari hasil pemeriksaan BPK, Kementerian PAN-RB kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Tanggung jawab Menanggapi hal itu, Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi menilai predikat WTP yang diraih kementeriannya bukan hanya bersifat prosedural melainkan di dalamnya terdapat tanggung jawab moril, loyalitas, dan integritas sebagai abdi negara. "Ada pesan moral yang lebih penting dalam pencapaian predikat tersebut, yakni untuk tetap menjaga tanggung jawab dalam melaksanakan tugas," jelas Menpan.

Ada pun mengenai efisiensi pemanfaatan anggaran, Yuddy menekankan hal itu jangan diartikan bahwa kementerian harus berpacu menghabiskan dana yang tersedia, namun lebih kepada pengelolaan anggaran secara sehat.

Dia mengatakan efisiensi pemanfaatan anggaran dapat dilakukan melalui penghematan dan tata kelola keuangan yang baik. Penghematan yang dimaksud oleh adalah dengan memanfaatkan sebaik mungkin modal- modal kerja yang ada, serta mengurangi pengadaan barang dan jasa yang tidak efisien, seperti contoh regenerasi pada alat kerja yang masih berfungsi optimal.

"Akan lebih baik jika dana yang tidak terserap itu diakumulasi untuk digunakan dalam meningkatkan nilai pada hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat," jelasnya.

Yuddy menambahkan perlunya dilakukan pemberlakuan tegas aturan dan pemberian apresiasi terhadap ASN terkait tata kelola keuangan. Yuddy menyinggung soal tunjangan kinerja yang mungkin diberikan kepada ASN yang mampu menunjukkan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) dan laporan keuangan yang sehat.

"Supaya nantinya tunjangan kinerja yang diberikan dapat tepat sasaran," ujarnya.