Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintah perlu mengoreksi target pertumbuhan ekonomi tahun ini akibat rendahnya pertumbuhan selama triwulan pertama dan kecenderung penurunan pertumbuhan ekonomi di daerah.
“Secara keseluruhan target pencapaian pertumbuhan ekonomi dalam APBN-P Tahun 2015 yang sebesar 5,7% tidak akan tercapai sehingga target tersebut perlu dikoreksi kembali,” ujar Anggota Komite IV DPD Cholid Mahmud dalam paparannya bersama Anggota DPD Ajib
Padindang di Gedung DPD, Kamis (4/6/2015).
Dia menyebutkan idealnya koreksi pertumbuhan ekonomi itu bisa di angka 5,1%. Dia juga menyebutkan ancaman inflasi yang terus meningkat seiring dengan akan masuknya bulan puasa.
Menurutnya, salah satu penyebab rendahnya pertumbuhan ekonomi adalah akibat rendahnya realisasi APBN-P 2015 selain penerimaan sektor pajak yang tidak mencapai target. Sedangkan di sisi lain, ujarnya, kemampuan pemerintah daerah dalam menyerap dana desa lemah karena mekanisme yang rumit.
“Kondisi ekonomi daerah secara umum juga menunjukkan gejala penurunan, khususnya di wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera yang banyak menggantungkan sumber pertumbuhan dari sektor migas maupun komoditas ekspor dunia,” ujarnya.
Untuk menguatkan perekonomian daerah, ujarnya, perlu adanya penguatan di sisi perencanaan untuk wilayah pinggiran berkaitan dengan skenario Dana Transfer Daerah dan Dana Desa.
Sementara itu, Ajib Padindang mengatakan untuk mengatasi pelemahan ekonomi saat ini, pemerintah harus mempercepat belanja, terutama belanja infrastruktur. Selain itu, ujarnya, APBN-P 2015 harus diubah secara parsial guna menggerakkan perekonomian dengan meningkatkan belanja anggaran.
Sedangkan untuk jangak pendek dia menegaskan perlunya Insentif program kegiatan pada daerah penghasil migas.
