Bisnis.com, BRUSSELS--Pemerintah Amerika Serikat akan segera meneken perjanjian pertukaran data dengan Uni Eropa untuk memperlancar hubungan bisnis keduanya.
Badan eksekutif UE, Komisi Eropa, membuka kembali perundingan kesepakatan Safe Harbour setelah kasus kebocoran data AS yang melibatkan warga Eropa. Adapun, Safe Harbour akan mempermudah transfer data masyarakat UE ke AS.
Setidaknya, fasilitas itu bakal meningkatkan aktivitas bisnis 3.000 perusahaan kedua wilayah tersebut.Komisi Eropa meminta jaminan dari Pemerintah AS bahwa pengumpulan data warga UE untuk kepentingan keamanan nasional takkan melanggar batas.
Upaya kedua belah pihak untuk merampungkan kesepakatan Safe Harbour pada musim panas tahun lalu gagal. Pasalnya Komisi Eropa menilai AS tak cukup mengakomodasi isu privasi data yang diminta oleh UE.
Namun, Pejabat Sekretaris Negara untuk Pertumbuhan Ekonomi, Energi, dan Lingkungan Catherine Novelli mengatakan kesepakatan itu akan tercapai dalam waktu dekat. "Kami optimistis, bahwa kami akan mencapai kesepakatan sangat, sangat segera," ungkapnya, seperti dilansir dari Reuters, Rabu (3/6/2015).
Saat ditanya lebih lanjut, Novelli mengungkapkan rentang waktunya takkan mencapai hitungan bulanan. Dia melanjutkan, AS perlu mencari cara untuk mengolah aliran data mengingat kebanyakan transfer data akan langsung melibatkan tiap pelaku bisnis.
"Kami tidak ingin menghambat aktivitas ekonomi karena ini adalah investasi silang," tuturnya.
Sebuah kajian dari Boston Consulting Group pada 2012 memperkirakan nilai komersial data warga UE mencapai 315 miliar euro setara dengan US$350 miliar pada 2011. Angka itu akan menembus 1 triliun euro pada 2020.
Melalui perjanjian Safe Harbour perusahaan AS memungkinkan untuk mentransfer data konsumen UE ke AS dengan menerbitkan sertifikat secara mandiri. Sertifikan tersebut menjadi jaminan bahwa perusahaan mematuhi aturan perlindungan data yang diberlakukan UE.
